Menaker Yassierli: Transformasi Ekonomi Sirkuler Proyeksi Ciptakan 4,4 Juta Kerja dan Rp638 Triliun PDB

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa transformasi menuju ekonomi sirkuler di Indonesia akan membuka peluang signifikan dengan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru dan mengerek Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp638 triliun pada tahun 2030. Pernyataan ini disampaikan Yassierli di Jakarta, Minggu (9/11/2026), menyoroti pergeseran paradigma industri dari pola ekonomi linear yang menghasilkan limbah menjadi sistem yang mengoptimalkan penggunaan kembali bahan baku untuk nilai tambah ekonomi. Strategi ini berfokus pada pengurangan limbah melalui prinsip *recycle* dan *reuse*, yang kini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus keberlanjutan lingkungan nasional.

Peluang besar ini tidak hanya hadir di sektor manufaktur, tetapi juga menyasar industri yang memiliki volume bahan baku tinggi. Yassierli merinci bahwa potensi ekonomi sirkuler terkonsentrasi pada lima sektor utama yang menjadi tulang punggung kegiatan produksi di Indonesia. Dengan mengintervensi material agar limbah semakin sedikit, nilai ekonomis produk dapat meningkat secara substansial sebelum akhirnya didaur ulang atau digunakan kembali.

Sektor Kunci dan Peluang Ekonomi Skala Besar

Berdasarkan estimasi pemerintah, sektor-sektor yang memiliki potensi tertinggi untuk mengadopsi model bisnis sirkuler adalah:

• Sektor Pangan
• Plastik Kemasan
• Elektronik
• Konstruksi
• Tekstil

Adopsi model ini menuntut kolaborasi intensif antara pelaku usaha dan tenaga ahli lintas disiplin, khususnya dalam pengembangan teknologi pengolahan material yang efisien. Namun, Yassierli mengingatkan bahwa fokus tidak boleh hanya tertuju pada penciptaan jumlah usaha semata, melainkan harus diimbangi dengan kualitas kerja yang tinggi untuk menjamin keberlanjutan dampak positifnya.

Menjaga 'Decent Work' dalam Transisi Hijau

Pemerintah menetapkan bahwa pekerjaan hijau (*green jobs*) harus tetap memenuhi prinsip pekerjaan layak atau *decent work*. Hal ini mencakup pemberian upah yang wajar, jaminan perlindungan sosial, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ketat. Yassierli secara tegas menyatakan bahwa ekosistem ramah lingkungan tidak boleh dibangun di atas eksploitasi pekerja, di mana gaji jauh di bawah upah minimum. Sebagai respons, pemerintah berupaya memperkuat pengakuan profesi pemilah sampah yang selama ini bekerja di sektor informal. Langkah konkret ini meliputi peningkatan keterampilan agar mereka mampu mengolah material menjadi produk bernilai tambah serta memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk memitigasi risiko ketidakpastian, Yassierli menekankan pentingnya program upskilling dan reskilling guna menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan terlindungi secara penuh dalam era industri baru ini.