KPK Dalami Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan, Sita Rp106,3 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mendalami dugaan korupsi dalam perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kawasan Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Langkah ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap RB, Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo, yang dipanggil sebagai saksi pada 6 November 2026. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menyita barang bukti uang tunai mencapai Rp106,3 miliar, terkait dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemeriksaan RB difokuskan pada mekanisme perpanjangan SHGB milik Kota Baru Parahyangan serta peran pihak-pihak lain yang mengurus izin tersebut di Kementerian ATR/BPN. Kasus ini bermula dari OTT di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026, yang berujung pada penetapan delapan tersangka sehari kemudian. Mereka terdiri dari pejabat Kementerian ATR/BPN, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, hingga pihak swasta termasuk Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi dan perantara Rizal Pahlevi.

Delapan Tersangka dan Jejak Orang Kepercayaan Menteri

Empat tersangka lainnya yang turut ditangkap adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz (Fahd Arafiq), serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Menurut KPK, keempat nama terakhir ini diduga kuat merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Arif Sugiyanto sendiri telah menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK pada 19 Oktober 2026. Keterlibatan mereka mengindikasikan adanya jaringan suap yang terstruktur di dalam instansi pertanahan tersebut.

Jejak Penggeledahan Luas di Jabodetabek dan Jawa Timur

Penyidikan kasus ini diwarnai serangkaian penggeledahan masif oleh penyidik KPK sepanjang September 2026 untuk mengumpulkan alat bukti. Berikut adalah lokasi-lokasi strategis yang digeledah oleh KPK:

• 17 September: Ruangan kerja Lampri, Dirjen Survei Virgo Eresta Jaya, dan Dirjen Penetapan Hak Asnaedi.
• 18-21 September: Kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan Kabupaten Bogor, serta rumah Lampri di Bekasi.
• 23-24 September: Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, dan rumah Lampri di Nganjuk.
• 29 September: Kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat.

Penggeledahan yang melintasi berbagai provinsi ini menunjukkan komitmen KPK dalam membongkar praktik korupsi pertanahan yang melibatkan pejabat tinggi dan korporasi besar. Dengan dalih pendalaman kasus SHGB Kota Baru Parahyangan, KPK berupaya memetakan alur dana dan manipulasi data yang mungkin terjadi, mengingat nilai kerugian negara yang ditaksir sangat besar dari sitaan uang tunai sebelumnya.