Kemenkeu Targetkan Uji Tuntas Utang Whoosh Rampung Desember 2026, Rancang Perpres Baru

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih dalam tahap mengkaji skema penanganan kewajiban utang pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Pemerintah sedang berkoordinasi dengan Badan Pengelola (BP) BUMN, Danantara, serta kementerian terkait untuk merampungkan proses pengalihan saham hingga uji tuntas (due diligence) dari sisi valuasi dan hukum. Langkah strategis ini diambil guna memastikan keberlanjutan operasional kereta cepat tanpa mendistorsi stabilitas fiskal negara.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani, menegaskan bahwa proses uji tuntas tersebut ditargetkan dapat rampung pada Desember 2026. Hasil dari proses verifikasi ini akan menjadi landasan krusial untuk memperkuat rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penanganan proyek Whoosh secara komprehensif.

Koordinasi Strategis dan Penyelesaian Uji Tuntas

Menurut Evita, hingga saat ini Kemenkeu terus bersinergi dengan BP BUMN, Danantara, dan kementerian terkait, khususnya dalam hal pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). “Sampai saat ini Kemenkeu masih berkoordinasi dengan BP BUMN, Danantara dan kementerian untuk pengalihan saham PSBI dan uji tuntas valuasi dan hukum. Kami harapkan uji tuntas selesai Desember 2026 untuk perkuat rancangan Perpres,” ujar Evita dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11/2026). Koordinasi ini esensial untuk memvalidasi nilai aset dan aspek legalitas sebelum skema final ditetapkan.

Keberlanjutan Operasional dan Perlindungan APBN

Evita menegaskan bahwa pemerintah memberikan pendampingan agar operasional Whoosh tetap berjalan, sementara kewajiban pembiayaan dikelola secara terukur. Terkait kemungkinan penyesuaian tenor atau skema pembiayaan, pemerintah memilih untuk menunggu hasil uji tuntas demi kehati-hatian. Prinsip utama yang dipegang adalah menghormati perjanjian pembiayaan yang ada, dengan memastikan layanan Whoosh tetap beroperasi optimal tanpa mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).