Kemenkeu: Realisasi Anggaran Penanggulangan Bencana Capai Rp33,69 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran penanggulangan bencana nasional telah mencapai Rp33,69 triliun hingga 10 November 2026, dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp59,35 triliun. Data ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026). Angka realisasi tersebut mencakup pembiayaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan daerah lainnya.

Detail Alokasi Rehabilitasi Sumatera dan Dana Siap Pakai

Prioritas utama alokasi anggaran difokuskan pada pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp50,84 triliun khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera bagian utara yang terdampak bencana pada akhir 2025. Rincian distribusi dana tersebut meliputi rencana induk kementerian/lembaga sebesar Rp30,9 triliun, kegiatan pendukung senilai Rp8,5 triliun, serta tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun bagi pemerintah daerah yang terdampak. Hingga 31 Oktober 2026, realisasi anggaran rehabilitasi Sumatera telah mencapai Rp30,78 triliun, sehingga menyisakan Rp20,06 triliun yang ditargetkan untuk diserap dalam dua bulan terakhir tahun 2026. Selain Sumatera, alokasi penanganan karhutla mencapai Rp5,11 triliun dengan realisasi Rp1,17 triliun, yang tersebar di tujuh kementerian/lembaga termasuk dana siap pakai BNPB. Sementara itu, penanganan bencana di NTT mendapat alokasi Rp970 miliar dengan realisasi Rp320 miliar, dan penanganan bencana lainnya sebesar Rp2,43 triliun dengan realisasi Rp1,42 triliun yang berada di bawah BNPB.

Prioritas Serapan Dana di Dua Bulan Terakhir

Untuk memastikan target pemulihan tercapai, Menteri Suahasil Nazara menekankan pentingnya efisiensi dan kecepatan dalam penyerapan sisa anggaran. "Kami berharap diserap dengan cepat, dilakukan sesuai prioritas yang memang sudah didesain, namun harus tetap efisien selama dua bulan ke depan ini," ujar Suahasil. Pernyataan ini menyoroti urgensi penggunaan dana Rp20,06 triliun sisanya untuk memastikan rekonstruksi infrastruktur dan layanan publik di daerah terdampak segera berfungsi optimal. Dengan tren realisasi yang signifikan ini, Kemenkeu berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan sosial di wilayah-wilayah yang baru saja mengalami guncangan bencana, guna menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.