Gubernur Pramono Anung Tegas Minta PAM JAYA dan PALJAYA Koordinasikan Proyek Galian untuk Reduksi Macet Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi meminta Perumda Air Minum Jaya (PAM JAYA) dan Perusahaan Umum Daerah Pengolahan Air Limbah (PALJAYA) untuk mengoordinasikan setiap proyek galian yang sedang berlangsung di ibu kota. Langkah strategis ini diambil guna memastikan pekerjaan infrastruktur tidak saling bertabrakan, sehingga dapat meminimalisir gangguan bagi pengguna jalan dan warga Jakarta yang selama ini mengeluhkan dampak kemacetan akibat pengerjaan yang berlarut-larut di badan jalan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyinggung langsung keluhan warga yang merasa resah dengan maraknya proyek galian di berbagai ruas jalan. Dalam keterangannya, ia menggambarkan bagaimana asosiasi kuat antara istilah 'galian' dengan PAM JAYA sering kali menjadi sumber frustrasi publik. "Ketika lari tadi, ada rombongan yang nyalip saya karena memang pelari, teriaknya 'Galian!'. Galian itu selalu terasosiasi dengan PAM JAYA. Untuk itu, saya sudah meminta kepada PAM JAYA dan semua yang kemudian harus menggali, harus dilakukan terkoordinasi," ungkap Pramono Anung dalam konferensi pers JEKATE RUN 2026 di Halte Bendungan Hilir, Jakarta, pada Minggu kemarin.

Menyatukan Tanggung Jawab Eksekutif di Lapangan

Pramono Anung menekankan bahwa era pekerjaan parsial yang hanya memikirkan kepentingan masing-masing dinas atau perusahaan daerah harus segera diakhiri. Sebelumnya, PAM JAYA menangani air minum, PALJAYA menangani limbah, dan instansi lain sibuk dengan jaringan mereka masing-masing tanpa sinergi teknis yang memadai. "Dulu, PAM JAYA sendiri, PALJAYA sendiri, kemudian untuk apa, limbah sendiri. Sekarang, enggak boleh. Karena memang bagaimana pun, galian ini menjadi tanggung jawab untuk kita selesaikan bersama," tegasnya. Dengan adanya instruksi koordinasi satu arah, setiap entitas yang melakukan penggalian wajib berkolaborasi agar tidak ada penggalian berulang di titik yang sama, yang sering kali memperparah kerusakan infrastruktur dan kenyamanan masyarakat.

Penguatan Pengawasan dan Penertiban Proyek

Kebijakan koordinasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis antar-lembaga, tetapi juga diikuti dengan penertiban ketat di lapangan. Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menindak proyek-proyek galian yang dikeluhkan warga karena memakan badan jalan dalam waktu yang sangat lama, yang secara signifikan memperburuk indeks kemacetan di Jakarta. Untuk memastikan kepatuhan, Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah menginstruksikan jajaran suku dinas (sudin) di seluruh wilayah Jakarta untuk memperketat pengawasan terhadap pekerjaan galian yang kini marak terjadi. Langkah ini memastikan bahwa setiap izin galian dieksekusi sesuai standar teknis dan batas waktu yang telah ditentukan demi menjaga kelancaran arus lalu lintas ibu kota. Selain isu infrastruktur, perhatian juga tertuju pada kondisi lingkungan, seperti masalah kualitas udara Jakarta yang belakangan ini menjadi sorotan.