Bulog Cabut Izin RPK Nakal, Perkuat Pengawasan Beras Jelang Natal dan Tahun Baru

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan will mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin Rumah Pangan Kita (RPK) yang terbukti melakukan kecurangan dalam distribusi beras pemerintah. Langkah ini merupakan strategi preventif untuk menjaga ketertiban penyaluran pangan serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Rizal saat meresmikan Media Center Perum Bulog di Jakarta pada Senin, di mana ia menegaskan komitmen lembaga dalam menegakkan integritas distribusi pangan secara nasional.

Untuk mempercepat penindaklanjutan laporan pelanggaran, Bulog telah membentuk Satgas Pengawasan Beras Terpadu. Tim gabungan ini terdiri dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Bulog dan Satgas Pangan, yang ditugaskan khusus untuk menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran distribusi. Rizal menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini merupakan respons langsung terhadap maraknya pengaduan masyarakat terkait distribusi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketegasan Sanksi dan Penguatan Kanal Aduan

Bulog menunjukkan ketegasan dengan sebelumnya telah menghentikan kerja sama dengan lima RPK di wilayah DKI Jakarta yang terbukti melanggar ketentuan SPHP. Penghentian tersebut dilakukan secara langsung tanpa melalui proses panjang karena pelanggaran dianggap sudah sangat jelas. Selain itu, mekanisme aduan kini diperkuat melalui kanal "Lapor Pak Amran" dengan nomor 0811-1312-312, yang telah menerima sekitar 370 pengaduan sektor pangan. Seluruh aduan tersebut saat ini masih dalam tahap kajian dan verifikasi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional.

Antisipasi "Mafia Pangan" di Musim Libur Panjang

Pengawasan diperketat secara spesifik untuk mencegah praktik "mafia pangan" yang memanfaatkan momentum peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta periode Ramadhan dan Idul Fitri mendatang. Rizal menegaskan bahwa pihak Bulog tidak akan memberikan toleransi kepada mitra yang terbukti curang, termasuk pencabutan izin usaha jika pelanggaran serupa ditemukan di unit lainnya. Dengan bersinergi dan bahu-membahu bersama Satgas Pangan, Bulog bertekad memastikan pasokan tersedia, harga tetap stabil, dan penyaluran SPHP tepat sasaran guna melindungi kepentingan publik.