Dirjen Imigrasi Klarifikasi Tidak Ada Permintaan Cekal terhadap Tito Karnavian

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa tidak ada permintaan pencegahan atau cekal ke luar negeri terhadap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Klarifikasi ini disampaikan sebagai respons atas maraknya pertanyaan media terkait status perjalanan diplomatik dan domestik sang menteri, yang sebelumnya menimbulkan spekulasi di ruang publik akibat ketidakhadirannya dalam beberapa forum strategis.

Hendarsam menginformasikan hal tersebut melalui unggahan status di aplikasi pesan instan WhatsApp, sebuah kanal resmi yang kerap digunakan pejabat senior imigrasi untuk memverifikasi data cepat. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa hingga saat ini, tidak ada permohonan pencegahan atas nama 'Pak TK' dari Aparat Penegak Hukum (APH). Penegasan ini bertujuan untuk meredam kebingungan publik dan memastikan bahwa status hukum perjalanan Tito tetap normal dan tidak dibatasi oleh imigrasi.

Konteks Isu Penyadapan dan Ketidakhadiran di Hambalang

Klarifikasi ini muncul di tengah meningkatnya minat pencarian daring mengenai nama Tito Karnavian dan mantan Kapolri Idham Azis. Kedua figur tersebut dirumorkan memiliki keterkaitan dengan dugaan kasus penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Spekulasi ini semakin menguat setelah keduanya tidak terlihat hadir dalam pertemuan sepuluh mantan Kapolri bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (8/11). Ketidakhadiran tersebut memicu berbagai asumsi yang beredar luas di media sosial, sehingga memicu kebutuhan akan klarifikasi resmi dari pihak berwenang untuk meluruskan fakta yang ada.

Hadir di Ratpres dan Fokus pada Penanganan Bencana Sumatera

Isu mengenai potensi cekal terhadap Tito Karnavian langsung terbantahkan secara nyata setelah ia terlihat hadir dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin. Kehadiran fisik sang Menteri Dalam Negeri di lingkungan Istana menjadi bukti konkret bahwa tidak ada larangan perjalanan yang melarangnya mengikutimenu kegiatan kenegaraan. Dalam acara tersebut, Tito memaparkan sejumlah isu strategis, di antaranya:

• Percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatera.
• Distribusi bantuan untuk madrasah dan pondok pesantren yang terdampak bencana.
• Proyeksi anggaran pemulihan bencana Sumatera senilai Rp42 triliun untuk tahun 2027.

Dalam konferensi pers pada malam yang sama, Tito menegaskan bahwa setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Kapolri sejak 2019, ia tidak lagi ikut campur dalam urusan kepolisian. "Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi. Tugas saya, saya (menerima) kepercayaan sebagai Mendagri. Saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan itu pun telah menyita waktu saya luar biasa ya. Kegiatannya banyak sekali," kata Tito Karnavian di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin malam. Pernyataan ini sekaligus mengukuhkan fokusnya pada tugas-tugas administratif dan penanggulangan bencana di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, memisahkan secara tegas masa lalu kariernya di korps kepolisian dari tanggung jawab jasanya saat ini.