Wamenko Hanif Targetkan Skor Indeks Ketahanan Pangan 77, Janjikan Kolaborasi Lintas Sektor

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurrofiq, menegaskan bahwa terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan merupakan fondasi utama bagi tercapainya kehidupan layak bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Hanif dengan merujuk secara langsung pada amanat Pasal 27 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengikat negara untuk menjamin kelayakan hidup seluruh warganya. "Fondasi kehidupan layak adalah kesiapan dan terpenuhi pangan," ujar Hanif saat ditemui di sela acara CNN Indonesia Awards 2026 yang berlangsung pada Jumat (6/11).

Dalam upaya mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memetakan visi strategis yang mencakup pilar swasembada, ketahanan, kemandirian, hingga kedaulatan pangan. Sebagai terukur yang spesifik, lembaga ini menargetkan peningkatan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) nasional secara signifikan hingga menyentuh angka 77 pada tahun depan. Angka ini menjadi tolok ukur keberhasilan dalam memperkuat struktur ketahanan pangan nasional dari hulu ke hilir.

Strategi Kolaborasi Lintas Lembaga untuk Mencapai Target IKP

Hanif menyadari bahwa pencapaian target indeks ketahanan pangan yang ambisius tersebut bukanlah tugas tunggal yang dapat ditangani oleh satu instansi saja. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengeksekusi program kerja secara komprehensif. "Ini akan diiringi oleh kerja keras semua sektor, bukan hanya Kementerian Koordinator Pangan. Semua lini kementerian teknis menjadi sangat penting untuk bekerja bersama," tegas Hanif. Kolaborasi ini dianggap krusial mengingat kompleksitas tantangan pangan nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan yang terpadu dan didukung oleh data serta eksekusi yang presisi di lapangan.

Sebagai bagian dari momentum penguatan komitmen tersebut, Kemenko Pangan baru saja dianugerahi penghargaan pada ajang yang sama, khusus untuk kategori Outstanding Village Cooperative Transformation for Food Security. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas transformasi koperasi desa yang berhasil memberikan dampak nyata pada ketahanan pangan. Namun, Hanif memberikan perspektif yang lebih realistis dan berorientasi ke depan terhadap pencapaian tersebut.

Apresiasi Nasional sebagai Dorongan Menuju Kedaulatan Pangan

Hanif menilai bahwa diraihnya penghargaan internasional-berskala nasional tersebut bukanlah berarti Kemenko Pangan telah melampaui kinerja kementerian teknis lain. Justru, ia memandang gelar tersebut sebagai katalisator atau pendorong untuk mempercepat realisasi berbagai target yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto. "Kita memaknai (penghargaannya) sebagai suatu dorongan untuk mencapai lebih cepat target-target yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kami semua," jelas Hanif. Ia menegaskan bahwa seluruh aparatur negara harus mengeksekusi arahan Kepala Negara secara tuntas tanpa hambatan birokrasi.

Menutup pernyataan resminya, Hanif menyampaikan harapan besar bahwa kolaborasi multipihak tersebut akan membuahkan hasil berupa terwujudnya swasembada pangan dalam arti sebenar-benarnya. Bagi Kemenko Pangan, pencapaian kedaulatan pangan bukan sekadar metrik statistik, melainkan sebuah kewajiban moral dan konstitusional untuk menjamin kedaulatan hidup di Republik Indonesia. Dengan target IKP 77 sebagai penanda, langkah strategis ini diharapkan mampu menata ulang ekosistem pangan nasional menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan.