Surabaya Raih Satya JKN Awards 2026: Cakupan Kejahatan 99% Jadi Andalan Perlindungan Pekerja
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pemerintah Kota Surabaya resmi meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026 dalam kategori Kota Paling Berkomitmen untuk mendukung kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Prestasi ini diserahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuliantoro , yang hadir mewakili Wali Kota Eri Cahyadi .
- "Melalui momen ini, mari kita terus memperkuat sinergi dan gotong royong," ujar Eri Cahyadi pada Kamis (5/11).
Pemerintah Kota Surabaya resmi meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026 dalam kategori Kota Paling Berkomitmen untuk mendukung kepatuhan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Prestasi ini diserahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuliantoro, yang hadir mewakili Wali Kota Eri Cahyadi. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata konsistensi Pemkot Surabaya dalam mengawal regulasi perlindungan tenaga kerja, memastikan setiap pekerja mendapatkan hak jaminan kesehatan secara menyeluruh melalui inovasi dan dedikasi bersama seluruh elemen ekosistem kota.
Eri Cahyadi menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar apresiasi formal, melainkan momentum penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menjamin hak mendasar pekerja, khususnya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Ia menekankan pentingnya sinergi dan gotong royong untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan tujuan terciptanya ekosistem lingkungan pekerjaan yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh warga Surabaya. "Melalui momen ini, mari kita terus memperkuat sinergi dan gotong royong," ujar Eri Cahyadi pada Kamis (5/11).
Standar Ketat Kepatuhan Regulasi
Agus Hebi menjelaskan bahwa penghargaan Satya JKN diberikan kepada daerah yang memenuhi tiga aspek utama: penerbitan regulasi daerah yang mendukung kepatuhan JKN, implementasi regulasi yang efektif, serta tindak lanjut yang konsisten sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013. Kota Surabaya dinilai memiliki persentase keikutsertaan pekerja penerima upah yang paling tinggi di antara kota lain. "Satya JKN ini adalah penghargaan untuk Kota Surabaya atas komitmen kami dalam mendorong perusahaan agar mengikutsertakan seluruh pekerja penerima upah ke dalam program JKN," tegas Hebi.
- Penerbitan regulasi daerah yang mendukung kepatuhan JKN.
- Implementasi regulasi yang efektif di lapangan.
- Tindak lanjut konsisten sesuai PP Nomor 86 Tahun 2013.
Menargetkan Cakupan Kesehatan Semesta 100%
Berdasarkan data terbaru, cakupan kepesertaan JKN secara keseluruhan telah mencapai 99 persen, dengan tingkat keaktifan peserta yang menyentuh angka hampir 90 persen. Tingginya skor ini mendukung penilaian BPJS Kesehatan tentang keseriusan Pemkot Surabaya dalam memastikan perlindungan sosial layak. Hebi menyatakan bahwa pihaknya secara aktif mengawasi pelaku usaha agar mendaftarkan seluruh karyawannya, mulai dari pekerja penuh waktu, paruh waktu, hingga sistem bagi hasil, mengingat ada sanksi pidana bagi perusahaan yang mengabaikan aturan. "Undang-undangnya jelas, jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, itu ada sanksi pidananya," kata Hebi. Sisa 1% yang belum ter-cover umumnya berasal dari warga mandiri atau bukan penerima upah yang sedang diverifikasi. Ke depan, Pemkot Surabaya menyiapkan langkah strategis dengan mengoptimalkan peran tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan untuk mewujudkan target Kebijakan Kesejahteraan Nasional dan 100 persen cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage), dengan harapan dapat dicapai melalui penegakan regulasi yang konsisten.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Yusril Klaim RI Berpeluang Jadi Negara Ketiga Asia di OECD, Target Aksesi Penuh 2028

Misi 2028: Yusril Targetkan Indonesia Tembus OECD, Lompat Status Jadi Negara Maju Asia

Tito Karnavian: Pengibaran Bendera Merah Putih 24 KM di Nagan Raya Perkuat Kedaulatan NKRI
