Pemkot Medan Koordinasi dengan BBPJN Percepat Pelebaran Jalan Yos Sudarso Atasi Kemacetan

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan, Sumatera Utara, secara intensif membahas strategi pelebaran jalan bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) sebagai langkah konkret mengurai kemacetan kronis di kawasan strategis. Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari hasil peninjauan kepadatan kendaraan di Persimpangan Dobi dan Titik Papan, Kecamatan Medan Deli. Kolaborasi lintas instansi ini menjadi krusial mengingat status jalan yang ditangani, yakni Jalan Yos Sudarso, adalah jalan nasional sehingga memerlukan koordinasi teknis dan administratif yang ketat antara pemerintah daerah dan pusat.

Negosiasi Lahan Capai 60 Persen

Zakiyuddin menjelaskan bahwa proses persiapan telah memasuki tahap negosiasi lahan warga yang terdampak proyek. Hingga saat ini, sedikitnya 60 persen proses ganti rugi lahan dilaporkan telah diselesaikan, meskipun masih terdapat sejumlah rumah dan ruko yang perlu dibebaskan demi mendukung realisasi pelebaran jalan tersebut. "Kita berharap dalam waktu dekat, kalau memang ini disetujui pemilik rumah atau ruko, supaya dilakukan ganti rugi sehingga jalannya bisa dilebarkan," ujar Zakiyuddin di Medan, Sabtu. Ia menekankan pentingnya kerja sama masyarakat karena hambatan kecil dari segelintir pihak berpotensi menggagalkan proyek yang berdampak luas bagi mobilitas warga.

Kesinambungan Anggaran dan Regulasi DPPT

Terkait aspek regulasi dan pendanaan, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Medan, Khairul Azmi, memberikan klarifikasi mengenai peralihan tanggung jawab pembebasan lahan. Awalnya, penanganan dilakukan oleh pemerintah pusat, namun karena masa berlaku penetapan lokasi telah berakhir, kelanjutan proses kini diserahkan sepenuhnya kepada Pemkot Medan. Untuk itu, Pemkot akan menyusun ulang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) serta menetapkan lokasi baru agar legalitas proyek tetap terjaga. Rincian rencana anggaran dan tahapan lanjutan meliputi:

• Penyusunan kembali DPPT oleh Pemkot Medan setelah habisnya masa berlaku penetapan lokasi sebelumnya.
• Upaya memasukkan kebutuhan anggaran ke dalam pos belanja tahun 2027.
• Koordinasi paralel dengan BBPJN untuk memastikan sinkronisasi teknis pembangunan jalan nasional.

Khairul Azmi mengakui bahwa alokasi dana pada tahun berjalan tidak memungkinkan, sehingga target penyelesaian administrasi diharapkan rampung pada tahun depan. "Tahun depan mudah-mudahan selesai ini, bisa mereka menganggarkan di tahun depan juga. Jadi paralel sifatnya," tutup Khairul, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan infrastruktur vital ini demi kenyamanan publik.