Pemerintah Gandeng 400 Pengusaha Tambang Percepat Penanganan Karhutla di Kalteng

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan langkah strategis pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dengan menggandeng 400 pelaku usaha di sektor pertambangan. Kebijakan kolaboratif ini dirancang untuk memperkuat upaya pengendalian karhutla yang sebelumnya telah didukung oleh hampir 200 perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan, menciptakan sinergi lintas industri dalam mengatasi krisis lingkungan tersebut.

Keterlibatan sektor tambang ini menjadi pelengkap penting dari upaya pemerintah yang sebelumnya sudah melibatkan sektor hulu lainnya. Hanif menjelaskan bahwa seluruh pihak kini terlibat aktif dalam penanggulangan karhutla, di mana 200 pengusaha kehutanan dan perkebunan telah bergerak terlebih dahulu, disusul oleh 400 unit usaha tambang yang menyatakan kesiapan langkah tindak lanjutnya.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Koordinasi Teknis

Pernyataan tersebut disampaikan Hanif usai menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Kalimantan Tengah di Jakarta, Jumat. Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo beserta jajaran pemerintah daerah setempat. Untuk memastikan efektivitas di lapangan, pemerintah akan segera menindaklanjuti kesepakatan ini melalui pembahasan teknis bersama Indonesia Mining Association dan Forum Kepala Teknik Tambang.

Langkah operasional yang terintegrasi akan disusun agar setiap sumber daya dan kemampuan perusahaan tambang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Seluruh perusahaan pertambangan di wilayah tersebut akan dikoordinasikan langsung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, memastikan tidak ada tumpang tindih dan seluruh potensi personel serta peralatan dikerahkan secara tepat sasaran.

Dampak dan Harapan Keberlanjutan Penanganan

Menurut Hanif, pendekatan gotong royong yang melibatkan seluruh pelaku usaha menjadi fondasi krusial agar penanggulangan karhutla berlangsung lebih cepat, terukur, dan memberikan hasil yang berkelanjutan. Dengan melibatkan kekuatan ekonomi dan logistik dari sektor tambang, pemerintah berharap dapat menekan titik panas dan luas lahan terbakar yang sebelumnya dilaporkan meningkat oleh BNPB. Kolaborasi ini menandai pergeseran paradigma penanganan bencana dari sekadar responsif menjadi kolaboratif dan preventif, di mana sektor swasta tidak hanya menjadi objek regulasi, tetapi mitra aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan nasional.