Kejagung Geledah 6 Lokasi, Amankan Rp11,7 Miliar dalam Kasus Korupsi 'Raja Nikel' AK

Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan serentak di enam lokasi strategis di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025. Operasi ini menargetkan jaringan bisnis tersangka Arif Kurniawan (AK), pengusaha eks Glencore yang dijuluki "Nickel King" atau Raja Nikel karena pernah menguasai sekitar sepertiga perdagangan domestik bijih nikel nasional. Langkah tegas ini diambil setelah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengidentifikasi indikasi penyimpangan berat dalam perizinan dan penguasaan hutan oleh korporasi afiliasi AK.

Ditemukan Bukti Elektronik dan Uang Tunai Ratusan Juta hingga Miliar

Direktur Penyidikan Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menyatakan bahwa penggeledahan melibatkan tim digital forensik untuk memastikan integritas barang bukti. Dari dua lokasi berbeda, penyidik berhasil mengamankan total uang tunai senilai Rp 11,795 miliar. Rinciannya adalah Rp 11,2 miliar dari tempat pertama dan Rp 595 juta dari tempat kedua. Selain aset keuangan, petugas juga menyita berbagai perangkat elektronik krusial seperti telepon genggam, laptop, dan rekaman CCTV yang diduga menyimpan jejak transaksi ilegal serta komunikasi internal terkait manipulasi data produksi dan ekspor.

Pengumpulan alat bukti ini merupakan fondasi penting sebelum Kejagung menetapkan status hukum lebih lanjut bagi para pihak yang terlibat. Saiful menegaskan bahwa temuan fisik dan digital tersebut akan dikonstruksikan secara cermat untuk membuktikan adanya kerugian negara akibat praktik koruptif dalam sektor mineral kritis ini.

Koordinasi dengan Satgas PKH dan Pemeriksaan 38 Saksi

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa tindakan penertiban kawasan hutan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Keputusan ini diambil pasca-rapat pimpinan pada 4 November 2026, menyusul verifikasi awal yang menemukan pelanggaran serius dalam pengelolaan lahan hutan oleh perusahaan-perusahaan di bawah kendali AK. Satgas tidak hanya melakukan penguasaan kembali kawasan hutan secara paksa, tetapi juga menagih denda administratif dan memulihkan aset sesuai hasil pemeriksaan.

• Tim penyidik saat ini tengah memeriksa 38 orang saksi untuk memperkuat konstruksi perkara.
• Proses pidana tetap berjalan paralel dengan tindakan administratif; jika ditemukan unsur kejahatan, berkas akan diserahkan kepada aparat penegak hukum dalam struktur Satgas.

Kombinasi antara langkah represif Kejagung melalui penggeledahan dan upaya restoratif Satgas PKH menunjukkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam memberantas mafia tambang yang merugikan negara sekaligus merusak ekosistem lingkungan hidup.