Desak Pembentukan Pansus Penyadapan, Anggota Komisi III DPR Tuding Kasus Melampaui Pidana Biasa

Abdullah, anggota Komisi III DPR RI, secara tegas mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan menyusul pengungkapan dugaan praktik penyadapan ilegal oleh Bareskrim Polri. Kasus yang melibatkan pengintipan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, hingga kalangan pengusaha dan LSM ini diduga berlangsung dari 2025 hingga 2026 dengan menyasar ribuan nomor telepon. Abdullah menilai kasus ini bukan sekadar perkara pidana biasa, melainkan isu strategis yang menyentuh perlindungan privasi dan keamanan negara, sehingga memerlukan mekanisme pengawasan politik dan kelembagaan yang lebih komprehensif melalui DPR.

Desakan ini muncul dari kekhawatiran bahwa penanganan hukum semata tidak cukup untuk melacak akar masalah. Anggota Komisi III tersebut menekankan bahwa keterlibatan pansus krusial untuk mengungkap siapa di balik perintah penyadapan, bagaimana mekanismenya, serta untuk kepentingan apa aktivitas itu dijalankan. Dalam keterangannya di Jakarta, Abdullah menegaskan bahwa tidak boleh ada aspek yang ditutup-tutupi, mulai dari aktor, jaringan, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan berbagai pihak di negara.

Manfaat Pansus dalam Mengungkap Jaringan Penyadapan Ilegal

Abdullah, yang akrab disapa Gus Abduh, menekankan bahwa pansus harus mampu membedakan secara tegas antara penyadapan sah untuk penegakan hukum dengan penyadapan ilegal yang melanggar hak warga negara. Ia berharap proses ini dapat menelusuri celah regulasi dan lemahnya pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan teknologi. Untuk memastikan objektivitas dan independensi, ia mendorong komposisi pansus diisi oleh anggota DPR lintas fraksi dan lintas komisi secara proporsional.

• Jaringan penyadapan melibatkan pejabat tinggi negara, pengusaha, tokoh LSM, dan media.
• Kasus ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan keamanan komunikasi.
• Pembentukan pansus diperlukan untuk memastikan pengawasan politik atas penanganan kasus yang kompleks ini.

Ia menambahkan bahwa ruang lingkup kerja pansus harus mencakup pengungkapan jumlah pasti korban, penelusuran pihak yang menginisiasi dan membiayai, serta investigasi mendalam terhadap penggunaan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS). Aspek seperti sumber pengadaan, kepemilikan, akses penggunaan, dan pihak yang mengendalikan sistem tersebut harus diperiksa secara terbuka.

Harapan Transparansi dan Reformasi Mekanisme Pengawasan

Langkah lanjutan dari pembentukan pansus ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, melainkan juga pada evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan mekanisme pengawasan penyadapan di Indonesia. Abdullah meminta agar ada transparansi penuh terhadap pihak-pihak yang mungkin belum terungkap sebelumnya dan bagaimana sistem ini memberikan manfaat bagi aktor tertentu. Pansus harus memastikan prinsip perlindungan hak privasi warga negara tidak lagi dilanggar dan menutup celah yang memungkinkan disalahgunakannya teknologi penyadapan untuk kepentingan di luar koridor hukum.