Aceh Percepat Hilirisasi Nilam Pasca Masuk Daftar Komoditas SRG

Pemerintah Aceh bergerak cepat mempercepat program hilirisasi nilam menyusul penetapan resmi minyak nilam (Patchouli oil) sebagai komoditi yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang (SRG). Kebijakan strategis ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar petani dan menstabilkan harga pasar. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menegaskan bahwa payung hukum telah tersedia melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2055 Tahun 2026, sehingga implementasi di lapangan kini menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha kecil menengah di sektor perkebunan.

Kebijakan Strategis Mendag Budi Santoso

Penetapan tersebut ditandatangani oleh Menteri Perdagangan, Budi Santoso, pada 26 Oktober 2026 di Jakarta, menjadikan minyak nilam sebagai komoditas ke-31 dalam daftar SRG Nasional. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), langsung menginstruksikan Tim Ekonomi Pemerintah Aceh untuk mengeksekusi kebijakan ini demi menciptakan ekosistem tata niaga yang lebih adil. Mualem mengapresiasi langkah Kemendag serta kerja keras tim ekonomi daerah yang aktif mengawal regulasi ini agar menguntungkan petani lokal. Dengan masuknya nilam, komoditas ini bersanding dengan produk unggulan Aceh lain seperti kopi, kakao, pala, pinang, cengkih, dan ikan kayu yang telah lebih dulu terdaftar dalam skema serupa.

Nurlis menjelaskan bahwa aturan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (3) Permendag Nomor 14 Tahun 2026 memiliki empat tujuan utama:

• Mendukung produktivitas industri hilir.
• Menjaga kualitas barang selama penyimpanan.
• Menstabilkan harga jual di tingkat petani.
• Meningkatkan nilai ekonomi untuk pasar domestik maupun ekspor.

Dampak Langsung bagi Petani dan Rencana Peluncuran di Aceh Jaya

Masuknya nilam ke dalam SRG menjawab persoalan klasik fluktuasi harga yang kerap merugikan petani akibat tekanan tengkulak. Kini, petani memiliki instrumen legal untuk menunda penjualan saat harga anjlok. "Barang bisa disimpan dulu di gudang SRG dengan mutu yang terjaga. Bukti resi gudangnya bisa diagunkan ke bank untuk modal kerja," ujar Nurlis. Skema ini memungkinkan petani melepas barang ke pasar hanya ketika harga kembali membaik, sehingga daya saing industri hilir nilam Aceh meningkat secara signifikan. Upaya memperluas akses pasar bagi UMKM juga terlihat dari inisiatif pertumbuhan UMKM lainnya di berbagai daerah.

Sebagai langkah konkret pertama, Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Aceh akan meluncurkan operasional SRG minyak nilam di Kabupaten Aceh Jaya pada akhir tahun 2026. Gubernur Mualem meminta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait segera menyiapkan infrastruktur, standardisasi mutu, kelembagaan petani, dan akses pembiayaan perbankan. Implementasi di Aceh Jaya diproyeksikan menjadi titik awal keberhasilan stabilitas harga dan peningkatan nilai tambah bagi seluruh rantai pasok nilam di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.