UGM Hormati Proses Hukum, Sampaikan Sempat Jadi Sasaran Tuduhan Ijazah Palsu di Sidang Roy Suryo

Universitas Gadjah Mada (UGM) angkat suara terkait persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menegaskan bahwa kampus telah menjalankan peran sebagaimana mestinya dengan menyediakan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur tersebut.

Respons ini muncul setelah Joko Widodo hadir sebagai saksi pada Kamis (5/11) dalam sidang dengan terdakwa Roy Suryo. Dalam keterangannya pada Jumat (6/11), Andi Arsana menyatakan bahwa UGM menghormati jalannya hukum dan saat ini tidak memiliki informasi tambahan yang perlu disampaikan kepada publik. "Sejauh ini tidak ada informasi yang perlu ditambahkan. Jika ada perkembangan yang perlu disampaikan, kami akan lakukan pada kesempatan pertama," ujar Andi Arsana, sambil menyampaikan apresiasi atas atensi media dan masyarakat yang tinggi terhadap perkara ini.

Rincian Kesaksian Jokowi dan Bukti Pendidikan

Dalam persidangan, Joko Widodo memaparkan riwayat pendidikannya secara runtut, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Ia merinci sekolah-sekolah yang ditempuhnya, yaitu SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta, SMP Negeri 1 Kota Surakarta, hingga SMA Negeri 6 Kota Surakarta, sebelum melanjutkan studi di Fakultas Kehutanan UGM.

• Joko Widodo menyebutkan bahwa ia menjalani ujian skripsi pada 23 Oktober 1985 dan dinyatakan lulus dengan nilai A.
• Proses wisuda dilaksanakan pada 19 November 1985 di Gedung Purna Budaya Bulaksumur, Yogyakarta.
• Ia menunjukkan dokumen ijazah dari jenjang SD hingga S1 kepada pengunjung sidang sebagai bukti keaslian.
• Presiden ke-7 RI tersebut menegaskan bahwa foto berkumis tipis dan berkacamata yang tertera pada ijazah S1 merupakan dirinya sendiri.

Dampak Hukum dan Harapan Pemulihan Nama Baik

Kesaksian Joko Widodo ini menjadi krusial dalam membongkar narasi palsu yang beredar. Selepas persidangan, mantan Presiden tersebut mengungkapkan harapannya agar proses hukum yang tengah berjalan dapat memulihkan nama baiknya dari stigma tudingan ijazah palsu. Bagi UGM, langkah legal ini dianggap cukup untuk mengklarifikasi fakta historis dan akademis, mengingat mereka telah menyerahkan dokumen resmi yang dibutuhkan pengadilan. Dengan demikian, UGM memilih bersikap pasif hingga adanya perkembangan baru yang substantif, sementara kasus ini terus menjadi sorotan publik sebagai ujian terhadap integritas dokumen akademik di Indonesia.