Takaichi Janji Kurangi Beban Pangkalan AS di Okinawa, Anggaran Pembangunan Diproyeksi Naik di Atas 300 Miliar Yen

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi berjanji akan mengerahkan segala upaya untuk mengurangi beban keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Prefektur Okinawa. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan pertama dalam 13 tahun antara pemerintah pusat dan daerah melalui kerangka kebijakan khusus. Di dalam ruang pertemuan yang sama, Takaichi menginstruksikan para menteri kabinet terkait untuk mempertimbangkan langkah-langkah dukungan finansial bagi prefektur tersebut dalam penyusunan anggaran tahun fiskal 2027.

Pertemuan tingkat tinggi ini turut membahas rencana kontroversial yang telah berlangsung lama, yakni pemindahan Pangkalan Udara Korps Marinir AS Futenma ke lokasi lain di Okinawa. Langkah diplomasi ini juga merupakan respons langsung terhadap kemarahan warga setempat menyusul dugaan kasus pembunuhan dan perampokan terhadap seorang perempuan lokal yang dilakukan oleh anggota militer AS.

Konsultasi Strategis dengan Genta Koja dan Dampak Diplomasi Militer

Dalam forum itu, Takaichi berhadapan dengan Gubernur Okinawa yang baru terpilih, Genta Koja. Sebagai gubernur pertama dalam 12 tahun yang mendukung rencana pemindahan pangkalan ke kawasan pesisir Henoko di Nago berdasarkan kesepakatan Jepang-AS tahun 1996, Koja meminta pemerintah pusat untuk memperjelas tanggal pasti pengembalian lahan fasilitas militer tersebut. Meskipun demikian, pemerintah pusat belum memberikan kepastian waktu yang spesifik terkait hal itu.

Untuk meredam ketegangan sosial akibat aksi kriminalitas personel AS, yang melibatkan terdakwa Devin Ballard, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menegaskan bahwa kedua negara telah sepakat meningkatkan pendidikan dan pembinaan bagi personel militer AS. Keputusan kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya sikap asertif Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, yang mendorong Tokyo untuk memperkuat kerja sama dengan Okinawa terkait rencana pemindahan pangkalan serta peningkatan kapabilitas pertahanan di Kepulauan Nansei yang memiliki arti strategis hingga ke arah Taiwan.

Impulsi Finansial dan Rebalancing Anggaran Pembangunan

Secara ekonomi, pemerintahan Takaichi menunjukkan sinyal positif terhadap pembangunan Okinawa. Dalam kampanye gubernurannya, Koja lebih mengutamakan isu ekonomi dibandingkan masalah pangkalan militer, dan ia berjanji meningkatkan dana pembangunan dari pusat. Berdasarkan sejumlah sumber yang mengetahui persoalan tersebut, berikut adalah detail proyeksi anggaran dan kondisi strateginya:

• Pemerintah dapat meningkatkan anggaran pembangunan Okinawa untuk tahun fiskal 2027 menjadi lebih dari 300 miliar yen (sekitar Rp34,4 triliun), melampaui usulan awal sebesar 289,7 miliar yen.
• Anggaran tersebut akan melampaui status quo di kisaran 260 miliar yen (sekitar Rp29,8 triliun) yang telah berlaku sejak tahun fiskal 2022.
• Pemangkasan anggaran yang terjadi di masa lalu dinilai sebagai dampak dari perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan prefektur terkait rencana pemindahan pangkalan pada masa kepemimpinan gubernur terdahulu, Denny Tamaki.

Keputusan menaikkan angka ini menjadi bukti nyata dari upaya Takaichi untuk mencapai "hasil nyata" dalam mengurangi beban Okinawa sekaligus memperkuat fundamental ekonomi daerahnya secara menyeluruh.