Komnas HAM Segera Kirim Tim ke Pidie Usut Tuntas Kasus Penembakan Akar Kenduri Maulid

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memutuskan untuk menerjunkan tim ke Pidie, Aceh, guna mendalami insiden dugaan kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dan luka-luka selama perayaan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW pada Rabu (4/11). Insiden maut ini dipicu oleh sengketa pengibaran bendera Bulan Bintang, simbol identitas daerah, yang memicu ketegangan antara warga dan aparat TNI hingga berujung pada penembakan dan bentrokan fisik.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan bahwa langkah pemantauan lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta, bahan, dan keterangan secara utuh di lokasi kejadian. Anis menegaskan bahwa Komisi tidak hanya sekadar memantau, tetapi juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menerapkan metode scientific crime investigation guna mengusut tuntas kasus tersebut. Desakan ini meliputi proses otopsi terhadap korban meninggal serta pemeriksaan forensik bagi para korban luka.

Kronologi Bentrokan dan Respons TNI AD

Konflik bermula saat sekelompok warga mengibarkan bendera Bulan Bintang di lokasi acara kenduri. Berdasarkan informasi awal yang diterima Komnas HAM, tindakan ini mendapat penolakan dari warga setempat ketika aparat TNI berupaya menurunkan bendera tersebut, memicu kericuhan yang diwarnai aksi pelemparan batu, kayu, serta penggunaan senjata tajam oleh massa.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Donny Pramono, menjelaskan bahwa mediasi dengan panitia gagal karena panitia tetap bersikeras mengibarkan bendera. Lokasi acara pun dipindahkan dari Desa Udeung Poroh ke Makam Abdullah Syafi'i, di Pidie Jaya. Donny mengklaim peningkatan pengamanan dilakukan secara bertahap, mulai dari tembakan peringatan hingga amunisi karet, setelah massa anarkis mengancam keselamatan personel. Dalam peristiwa tersebut, tercatat 14 korban: satu orang meninggal dunia, yaitu Abzalul Riza warga Desa Dayah Gampong Baro, dan 13 lainnya mengalami luka.

Desak Hukum Transparan dan Penyelesaian Akar Masalah

Di tengah polemik ini, Pemerintah Provinsi Aceh melalui Juru Bicara Nurlis Effendi mendesak proses hukum yang transparan dan adil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah menekankan bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas utama, dan penyelesaian polemik bendera harus dilakukan secara bermartabat melalui dialog, bukan kekerasan.

• KontraS Aceh menegaskan bahwa kekerasan bersenjata terhadap warga sipil, terutama dalam momen keagamaan, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tidak dapat dibenarkan.
• Organisasi tersebut mengingatkan agar persoalan simbol daerah diselesaikan melalui UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan perlindungan hak dan rasa aman pascaperdamaian.
• Para korban luka didesak untuk segera mendapatkan penanganan medis maksimal serta pemulihan hak secara komprehensif dari pemerintah.

Komnas HAM dan berbagai pihak berharap langkah investigasi independen ini dapat menjadi kunci untuk mencegah eskalasi konflik sosial di Aceh dan menjamin tidak terulangnya peristiwa yang mengorbankan nyawa warga sipil di kemudian hari.