Ketum PWI Akhmad Munir Ingatkan Mahasiswa: Terapkan Kaidah Jurnalistik Saat Bermain Media Sosial

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menyerukan agar mahasiswa turut serta dalam memfilter informasi di ruang digital dengan menerapkan kaidah-kaidah jurnalistik saat menggunakan media sosial. Pesan tegas ini disampaikan Munir dalam kuliah umum di Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), Sulawesi Utara, dengan menekankan pentingnya prinsip verifikasi, ketepatan, dan keberimbangan dalam setiap interaksi digital. "Adik-adik mahasiswa saat bermain di media sosial, apapun platformnya, tolong dibantu dengan menerapkan kaidah-kaidah jurnalistik. Pahami prinsip verifikasi, ketepatan, dan keberimbangan (check and balance)," ujar Munir di Aula Kampus UDK pada Jumat.

Langkah ini dinilai krusial untuk membantu literasi publik dalam membedakan berita yang benar dari informasi bohong. Munir menegaskan bahwa pemahaman basis etika jurnalisme oleh generasi muda merupakan kontribusi nyata sebagai benteng pertahanan demokrasi dan persatuan bangsa. Dalam paparannya yang bertajuk "Peran Jurnalistik dalam Memperkuat Demokrasi dan Persatuan Bangsa", Munir juga membedah posisi historis pers Indonesia yang telah beradaptasi sejak masa penjajahan Belanda hingga era Reformasi, dengan misi utama mencerdaskan kehidupan bangsa.

Posisi Strategis Pers sebagai Pilar Keempat Demokrasi

Munir menjelaskan bahwa pers Indonesia berdiri di luar struktur pemerintah sebagai pilar keempat demokrasi, bersanding dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tugas utama pers adalah mencari, menulis, menganalisis, menyiarkan, dan menyajikan informasi yang jujur serta objektif, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial atau watchdog. Meskipun bekerja di luar struktur kekuasaan, tujuan pers dan pemerintah bermuara pada satu titik yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan dan memakmurkan bangsa. "Meskipun bekerja di luar struktur, tujuan pers dan pemerintah sejatinya bermuara pada titik yang sama, yakni memajukan kesejahteraan dan memakmurkan bangsa," tegas Munir yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA.

Dari sisi hukum, Munir mengingatkan bahwa pers tidak memiliki imunitas atau kebal hukum. Wartawan dibatasi dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik yang terdiri dari 11 pasal. Ia menambahkan bahwa sengketa pers kerap terjadi akibat kurangnya pemahaman utuh dari masyarakat maupun aparat terhadap koridor hukum pers tersebut, sehingga pemahaman yang baik menjadi kunci harmonisasi hubungan pers dan penegak hukum.

Apresiasi Rektor UDK dan Dukungan Pengurus PWI se-BMR

Rangkaian kegiatan ini mendapat apresiasi tinggi dari Rektor UDK, Dr. Muharto, yang menyatakan kebanggaannya atas kehadiran pimpinan PWI Pusat beserta jajaran. Muharto menilai peran jurnalistik dan media saat ini bekerja sebagai variabel moderator yang memiliki kekuatan luar biasa untuk memperkuat persatuan bangsa, merekatkan kebinekaan, serta mengedukasi masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan potensi media untuk melemahkan persatuan apabila tidak dikelola dengan integritas, etika, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. "Kehadiran Ketua Umum PWI Pusat beserta jajaran pimpinan PWI di kampus UDK memberikan pencerahan substansial bagi kita semua tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan demokrasi," tegas Dr. Muharto.

Kunjungan kerja Ketua Umum PWI Pusat di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini turut didampingi oleh jajaran pimpinan PWI Pusat dan Daerah, di antaranya Wakil Ketua Bidang Hukum PWI Pusat Jimmy Endey, Wakil Ketua Bidang TNI Polri Musrifah, Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho, serta Ketua PWI Provinsi Sulawesi Utara Sintya Bojoh dan Fahmi Gobel dari PWI BMR. Kegiatan ini didukung penuh oleh pengurus PWI Kabupaten/Kota se-BMR, meliputi PWI Kota Kotamobagu, PWI Kabupaten Bolaang Mongondow, PWI Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan PWI Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, menandai komitmen bersama dalam memperkuat literasi informasi di daerah.