Pramono Anung Pastikan Stok Pangan dan BBM Jakarta Aman, Imbau Warga Hindari Panic Buying

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa ketersediaan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) di ibu kota dalam kondisi aman terkendali. Pernyataan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran masyarakat di tengah dinamika harga komoditas. Pramono menggarisbawahi bahwa kondisi ini ditopang oleh inflasi yang terjaga rendah serta stok pangan yang melimpah, sehingga tidak ada isu kritis terkait pasokan beras maupun BBM di Jakarta.

Sebagai pemimpin daerah, Pramono menekankan pentingnya komunikasi intensif dengan pemerintah daerah lain untuk menjaga stabilitas pasokan. Ia mencontohkan pertemuan dengan Bupati Bangka Barat, di mana ia mengajak daerah tersebut untuk mengirimkan lada, sawit, hingga cabai ke Jakarta. “Saya bilang, sudah ladanya atau cabenya juga kirim saja ke Jakarta, kita akan membeli untuk itu,” ujar Pramono di Jakarta Utara, Jumat.

Koordinasi Lintas Daerah dan Strategi Pengadaan

Strategi Pemprov DKI tidak hanya bergantung pada pasokan lokal, tetapi juga pada hubungan baik dengan daerah penghasil komoditas. Langkah ini dinilai efektif untuk memastikan rantai pasok tetap lancar. Selain itu, Pramono mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau pembelian panik terhadap kebutuhan pangan dan BBM, karena hal tersebut justru dapat memicu kelangkaan buatan yang tidak diperlukan.

Upaya stabilisasi harga juga didukung oleh mekanisme pengawasan ketat. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) terus bersinergi dengan pemerintah pusat. Koordinasi ini mencakup pemantauan harga dan ketersediaan pangan secara real-time untuk mencegah fluktuasi harga yang merugikan konsumen.

Pengawasan Mutu Beras dan Perlindungan Konsumen

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menjelaskan bahwa pemantauan dilakukan melalui kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga dan Mutu Beras. Langkah ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 369 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras Tahun 2026.

Hasudungan menambahkan bahwa sinergi ini bertujuan untuk memastikan tiga hal utama:

• Ketersediaan pasokan pangan yang cukup;
• Keterjangkauan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET); dan
• Perlindungan mutu serta keamanan pangan bagi konsumen.

Dengan sistem pengawasan berlapis dan koordinasi antar-daerah, Pemprov DKI optimis dapat menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan ibu kota secara berkelanjutan.