Pemkot Medan Transformasi Lahan Strategis 7.900 Meter Persegi Jadi Markas Satgas Penanggulangan Bencana

Pemerintah Kota Medan mengambil langkah strategis dengan memanfaatkan lahan kosong seluas 7.900 meter persegi di kawasan pusat kota untuk membentuk satuan tugas penanggulangan bencana. Inisiatif ini dipimpin oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas dan diumumkan langsung oleh Wakil Wali Kota Zakyuddin pada Kamis, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat respons tanggap darurat bencana alam di wilayah Sumut.

Keputusan ini didasarkan pada kepastian hukum terkini, di mana lahan yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Petisah tersebut telah dinyatakan sah sebagai milik Pemkot Medan melalui putusan pengadilan. Zakyuddin menjelaskan bahwa lahan yang telah lama menganggur ini akan didayagunakan untuk mendukung fasilitas pemerintah, khususnya dalam hal koordinasi penanganan bencana yang melibatkan lintas sektor.

Konsolidasi Lintas Sektor untuk Respons Bencana yang Lebih Cepat

Pembentukan satgas ini dirancang untuk mengintegrasikan kekuatan berbagai perangkat daerah, termasuk Satpol-PP, BPBD, dan Damkar. Dengan menempatkan markas terpadu di lokasi strategis, pemerintah kota berharap dapat meminimalisir waktu respons saat terjadi kejadian darurat. Zakyuddin menegaskan bahwa penataan ini adalah upaya preventif untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga penanggulangan bencana dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan efektif. "Harapannya, penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Medan bisa segera ditindaklanjuti atau segera diatasi," ujar Zakyuddin saat meninjau lokasi tersebut.

Menurut data yang dihimpun, pemanfaatan aset ini merupakan kelanjutan dari penyelesaian masalah hukum yang sempat menghambat pengembangan kawasan tersebut. Dengan adanya kejelasan status kepemilikan, Pemkot Medan kini memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penataan kawasan secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepastian Hukum dari Aset Bergelar HPL Nomor 2 Sekip

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan, Suluh Aulia, memberikan penjelasan teknis mengenai status legalitas lahan. Aulia menyatakan bahwa lahan tersebut tercatat resmi sebagai aset pemerintah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2 Sekip. "Ini sebelumnya berperkara pada 2023, tetapi sudah kita menangkan pada 2025. Putusannya sudah inkrah," kata Aulia.

• Status Sengketa: Berakhir dengan kemenangan Pemkot Medan pada 2025, putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).
• Tindak Lanjut Fisik: Pemkot akan memindahkan bangunan tidak permanen dan objek sengketa di bagian depan lahan.
• Optimalisasi Aset: Lahan tengah kota akan segera difungsikan sebagai fasilitas publik dalam waktu dekat.

Setelah persoalan hukum tuntas, Pemkot Medan berencana menata kembali kawasan tersebut, termasuk merelokasi pihak-pihak atau objek yang masih berada di area lahan sesuai prosedur. Langkah ini menandai transisi signifikan dari lahan sengketa menjadi aset publik yang produktif, memperkuat kapasitas tata kelola bencana di jantung kota Medan.