Neng Eem: Kekuasaan Bukan Tujuan Akhir, Parpol Wajib Tetap Peka pada Persoalan Rakyat

Neng Eem Marhamah Zulda Hiz, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, menyampaikan peringatan keras terkait bahaya pragmatisme politik yang mengintai partai politik di lingkaran kekuasaan. Ia menegaskan bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh membuat parpol kehilangan kepekaan sosial terhadap ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

Politisi yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi IX DPR RI ini mengingatkan bahwa kekuasaan seharusnya diperlakukan semata-mata sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan, memperluas kesejahteraan, serta memperkuat ekonomi rakyat. Sikap apatis terhadap kelompok masyarakat lemah harus dihindari, sejalan dengan reorientasi perjuangan yang berfokus pada kepentingan publik, bukan sekadar perebutan kursi legislatif atau jabatan.

Reorientasi Perjuangan dan Refleksi Nilai Kritis

Pesan moral dan politik ini disampaikan Neng Eem dalam diskusi dan bedah buku bertajuk "Sosialisme Islam: Pemikiran H.O.S Tjokroaminoto dan Ali Syari'ati" bersama kader DPC PKB Bogor di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB), Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/11). Diskusi tersebut menjadi momentum penting bagi kader untuk merefleksikan kembali nilai-nilai keislaman dan perjuangan politik yang berpihak pada kaum tertindas. Pemikiran tokoh-tokoh bangsa tersebut dijadikan cerminan untuk membangun kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial yang masih mengakar di negeri ini.

• Kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk keadilan sosial.
• Perlu reorientasi agar partai tidak terjebak dalam pragmatisme politik.
• Perjuangan PKB wajib berpihak pada ekonomi rakyat dan perlindungan kelompok rentan.

Menjadikan Konstitusi sebagai Kompas Kebijakan

Neng Eem menekankan bahwa konstitusi menjadi kompas utama dalam arah perjuangan menciptakan keadilan di Indonesia. Reorientasi perjuangan ini merujuk secara langsung pada amanat UUD 1945, mulai dari Pasal 1 ayat (2) hingga Pasal 33 dan Pasal 34, yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, perekonomian yang berkeadilan, dan kesejahteraan sosial.

"Konstitusi menjadi kompas bagi arah perjuangan menciptakan keadilan di negeri ini," ujar Neng Eem. Ia menegaskan bahwa perjuangan politik PKB harus terus diarahkan agar amanat konstitusi tersebut benar-benar hadir dalam setiap formulasi kebijakan publik. Fokus utama yang harus diawasi meliputi pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, jaminan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta upaya nyata dalam pengentasan kemiskinan di seluruh pelosok negeri.