Mensesneg Prasetyo Hadi: Seluruh P3K Paruh Waktu Lintas Profesi Resmi Naik Status Jadi Penuh Waktu Mulai 1 Januari 2027

Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan besar pemerintah untuk menaikkan status seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Kebijakan yang diumumkan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, ini mencakup berbagai profesi kritis mulai dari dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), satpol PP, hingga tenaga medis. Perubahan status ini resmi berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2027, sebagai bagian dari penataan total Aparatur Sipil Negara (ASN).

Presiden tidak secara langsung memimpin, namun keputusan ini merupakan hasil perhitungan matang antara pemerintah dan DPR untuk menjamin kepastian kerja bagi para aparatur. Prasetyo menegaskan bahwa kenaikan status ini bersifat inklusif lintas profesi, bukan hanya terbatas pada pengajar atau guru seperti kebijakan sebelumnya. "Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan maka hari ini kita memutuskan P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, ini termasuk lintas profesi," ujar Prasetyo di hadapan pimpinan DPR.

Peluang Ikut Seleksi CPNS dan Dampak Langsung ke Profesi Kritis

Sebagai konsekuensi langsung dari kenaikan status menjadi P3K penuh waktu, para pegawainya kini diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes seleksi CPNS. Prasetyo menjelaskan bahwa tes CPNS ini akan dimulai kembali pada tahun 2027. Ini menjadi jalan karir terbuka bagi P3K penuh waktu untuk berpotensi menjadi PNS penuh. "Yang kedua, bagi saudara-saudara kita yang sudah diangkat menjadi P3K penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan yang sama, tempo hari yang lalu juga sudah kami umumkan, untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai di tahun 2027," tegasnya.

• Dosen dan tenaga pendidik
• Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar)
• Satpol PP
• Tenaga Medis (Nakes)
• Tenaga Teknis dan Pelaksana Lainnya

Keputusan ini juga menuntaskan berbagai isu ketenagakerjaan yang sebelumnya membingungkan. Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah dan DPR berkomitmen menyelesaikan konflik agraria dan masalah ketenagakerjaan lainnya secara menyeluruh, menjadikan transisi status ini sebagai prioritas nasional.

Melalui Rapat Puncak Bersama Pimpinan DPR dan Kabinet

Keputusan ini merupakan hasil kesepakataan di rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad S., serta menteri kabinet termasuk Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Agama Nasuruddin Umar. Hadirnya figur tinggi dari eksekutif dan legislatif ini menandakan bobot strategis kebijakan ini bagi infrastruktur birokrasi negara.