Mendagri Tito Karnavian Tekan Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital demi Akurasi Bansos

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara tegas meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat proses registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah strategis ini diambil guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi lebih akurat dan tepat sasaran, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara yang menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan dan integrasi data kependudukan.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Registrasi Perlinsos Digital yang digelar secara hibrida pada Jumat (6/11) dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, serta tokoh kunci lainnya seperti Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Tito menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan langkah fundamental untuk memudahkan akses layanan publik, di mana bidang sosial dipilih sebagai pilot project pertama untuk menguji sistem pemerintahan digital atau GovTech tersebut.

Integrasi Data Biometrik dan Single Sign-On

Sistem Perlinsos Digital ini dirancang dengan basis data kependudukan dari kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang didukung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut telah diintegrasikan dengan data biometrik untuk menciptakan sistem single sign-on atau satu nomor unik warga negara. Melalui integrasi ini, pemerintah dapat menghubungkan berbagai layanan publik mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga kepemilikan aset seperti kendaraan bermotor dan sertifikat tanah dari ATR/BPN.

Integrasi data ini memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas warga dengan kepemilikan aset mereka untuk menentukan kelayakan bantuan.

• Bantuan dapat dikategorikan menjadi bentuk tunai, nontunai, atau kombinasi keduanya.
• Warga yang memiliki aset signifikan, seperti mobil atau tanah luas, akan otomatis teridentifikasi sebagai tidak layak menerima bansos.
• Sistem ini dikembangkan oleh DEN bersama sejumlah kementerian/lembaga untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan.

"Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa dikategorikan... atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan," jelas Tito.

Peran Kritis Agen Perlinsos dan Target Pembangunan Daerah

Untuk mempercepat adopsi sistem ini, peran agen Perlinsos menjadi sangat krusial mengingat tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar atau kemampuan mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, tercatat 18,8 juta kepala keluarga (KK) telah menyelesaikan registrasi, dengan jumlah agen terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang dan agen aktif lebih dari 502 ribu. Tito mengapresiasi capaian registrasi tertinggi yang diraih oleh Aceh (51,25 persen) dan Bali (50,73 persen).

Ia mendorong daerah lain untuk membentuk satuan tugas (satgas) percepatan Perlinsos yang dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial, didampingi Dinas Dukcapil, dengan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pengawas dan kepala daerah sebagai penanggung jawab. Percepatan registrasi ini tidak hanya bertujuan untuk akurasi bansos, tetapi juga untuk mendukung target pembangunan daerah, termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengurangan stunting. "Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah," tutup Tito, menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan publik yang lebih efektif dan transparan.