KPK Sita Rp2 Miliar dari Dirut KAI Bobby Rasyidin, Dalami Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyita uang senilai Rp2 miliar dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin, dalam kaitan penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina periode 2018-2023. Penyitaan tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat (6/11) sebagai bagian dari proses pengungkapan perkara yang telah berjalan sejak September 2024. Bobby diperiksa sebagai saksi dengan kapasitas mantan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) periode 2021-2025, sebuah posisi strategis yang menjadi fokus perhatian lembaga antirasuah dalam menelusuri alur dana dan keterlibatan jaringan korporasi terkait pengadaan proyek bernilai besar tersebut.

Menurut catatan kronologi, pemeriksaan awal terhadap Bobby telah dilakukan pada 14 Agustus 2025. Proses penyidikan kemudian dipercepat dengan pemanggilan saksi-saksi mulai 20 Januari 2025. Pada tahap akhir penyidikan yang diumumkan pada 28 Agustus 2025, KPK berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian negara. Kini, proses hukum telah mencapai tahap penting dengan penahanan tiga tersangka utama pada 4 Agustus 2026, menandai fase transisi dari penyidikan menuju praperadilan atau pemeriksaan badan.

Ketiga Tersangka dan Temuan Korupsi Ganda

KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini: Elvizar dari pihak swasta, serta dua mantan petinggi BUMN, yakni Dian Rachmawan (Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia periode 2017-2019) dan Weriza (Senior General Manager Strategic Sourcing Operation PT Telkom Indonesia periode 2012-2020). Fakta menarik dari perkembangannya pada 6 Oktober 2025 mengungkap bahwa Elvizar juga terseret dalam perkara dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) periode 2020-2024, mengindikasikan pola praktik korupsi yang melintasi beberapa entitas lembaga keuangan dan infrastruktur negara.

Keterkaitan Bobby Rasyidin yang saat ini memimpin KAI dengan kasus digitalisasi SPBU menjadi sorotan tajam, mengingat rekam jejaknya di sektor teknologi industri. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum merinci secara spesifik peruntukan uang sitaan tersebut, namun status saksi yang berubah menjadi fokus penyidikan menunjukkan adanya potensi penyitaan barang bukti atau dana yang dianggap relevan dengan aliran dana korupsi.

Dampak Hukum dan Koordinasi Institusional

Penahanan tiga tersangka pada Agustus 2026 menjadi tonggak hukum yang mengikat, memastikan tidak ada halangan bagi proses pemeriksaan lanjut. Koordinasi dengan BPK RI sebelumnya menjadi dasar perhitungan kerugian negara yang akan menjadi parameter tuntutan pidana di pengadilan. Kasus ini tidak hanya menyentuh aspek teknis pengadaan digital, tetapi juga memetakan jejaring korporasi seperti PT Len Industri dan PT Telkom yang terlibat dalam ekosistem digitalisasi BUMN. Publik menantikan transparansi lebih lanjut dari KPK mengenai peran Bobby Rasyidin, apakah sebagai pihak yang menguntungkan atau saksi kunci dalam menguak modus operandi korupsi lintas sektor ini.