Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal: Validasi 70 Ribu Anak Tidak Sekolah Jadi Kunci Penuntasan Krisis Pendidikan

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan urgensi validasi data sekitar 70 ribu anak tidak sekolah (ATS) sebagai langkah awal krusial dalam penanganan masalah akses pendidikan di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan Iqbal dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Mataram, Jumat, dengan menekankan bahwa intervensi kebijakan tidak akan efektif tanpa pemahaman mendalam mengenai profil spesifik setiap anak yang mengenyam pendidikan formal.

Pemprov NTB kini berfokus pada pemutakhiran data secara menyeluruh hingga ke tingkat desa untuk mengidentifikasi penyebab putus sekolah, mulai dari latar belakang ekonomi hingga kondisi sosial keluarga. Inisiatif ini dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB untuk memastikan cakupan penanganan ATS tidak hanya terbatas pada sekolah umum, tetapi juga meluas ke lembaga pendidikan non-formal yang berada di bawah kewenangan instansi vertikal.

Strategi Data Berbasis Desa dan Peran Posyandu

Iqbal mengusulkan model pemutakhiran data berbasis wilayah sasaran di desa-desa Program Desa Berdaya. Dalam skema ini, Posyandu keluarga didorong menjadi simpul utama pengumpulan data pendidikan, sehingga identifikasi ATS dapat dilakukan secara lebih akurat dan dekat dengan lingkungan tempat tinggal anak. Menurut Gubernur, perbaikan data ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan prasyarat mutlak untuk keluar dari 'zona merah' indikator pembangunan sumber daya manusia.

"Memperbaiki data saja akan dapat mengeluarkan kita dari zona merah. Dengan data yang benar, kita akan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa menentukan langkah penanganannya," ujar Iqbal. Ia mengingatkan bahwa penanganan ATS tidak cukup hanya dengan menyediakan akses fisik sekolah; pemerintah harus memahami konteks individual setiap anak untuk merancang solusi yang tepat sasaran.

Pendidikan sebagai Fondasi Pembangunan dan Kolaborasi Lintas Sektor

Gubernur menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Ia berargumen bahwa investasi pada infrastruktur dan program ekonomi tidak akan memberikan hasil optimal apabila kualitas sumber daya manusia belum diperkuat melalui pendidikan yang inklusif. Oleh karena itu, penanganan ATS menjadi tanggung jawab kolektif yang melibatkan koordinasi erat dengan pemerintah kabupaten/kota yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

"Kalau kita mau melompat dalam pembangunan, tidak ada jalan lain selain pendidikan. Apapun visi kabupaten/kota, selama pendidikan belum kita perbaiki, akan sulit bagi daerah untuk menggeliat dalam pembangunan," tegas Iqbal. Langkah strategis ini sejalan dengan upaya Pemprov NTB sebelumnya dalam menyiapkan sekolah rakyat untuk melindungi anak-anak dari kelompok rentan, seperti pekerja migran dan keluarga miskin ekstrem, guna memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam denyut roda pembangunan NTB.