Kejagung Geledah 6 Lokasi di Jakarta, Sita Rp11,7 Miliar Terkait Kasus Nikel Arif Kurniawan

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menggeledah enam lokasi di wilayah Jakarta untuk mendalami kasus korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara yang melibatkan Arif Kurniawan (AK). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saeful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa serangkaian penggeledahan ini telah dilakukan sejak Kamis (5/11) dengan melibatkan tim digital forensik untuk menelusuri jejak digital pelaku.

Operasi penyidikan tersebut menyasar satu rumah pribadi di Cilandak, Jakarta Selatan, serta lima kantor perusahaan yang terafiliasi dengan Arif Kurniawan. Lokasi-lokasi tersebut mencakup kantor PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA yang berada di APL Tower Central Park, serta dua kantor PT DDR yang berlokasi di Mid Plaza dan SCBD, keduanya berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Penyitaan Dana Miliaran Rupiah dan Barang Bukti Elektronik

Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita uang tunai dalam jumlah signifikan dari dua lokasi berbeda. Saeful Bahri merinci bahwa total uang tunai yang diamankan mencapai Rp11,7 miliar, yang terdiri dari Rp11,2 miliar dari satu lokasi dan Rp595 juta dari lokasi lainnya. Selain uang tunai, tim penyidik juga menyita berbagai barang bukti elektronik yang krusial, termasuk handphone, laptop, dan rekaman CCTV, guna memperkuat bukti materiil dalam perkara ini.

"Tim penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penggeledahan di wilayah Jakarta, terhadap enam lokasi, bersama dengan tim digital forensik," ujar Saeful dalam konferensi pers pada Jumat (6/11). Ia menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan secara profesional untuk menelusuri aliran dana dan dokumen yang berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut.

Keterlibatan Enam Perusahaan di Bawah Kendali Holding PT DDA

Kasus ini menyoroti struktur kepemilikan tambang nikel di mana Arif Kurniawan diketahui mengendalikan enam perusahaan. Enam entitas bisnis tersebut meliputi PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Seluruh perusahaan ini dikendalikan melalui Holding PT DDA bersama dengan seorang individu berinisial LEI.

Berdasarkan data yang dirilis Kejagung, luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari keenam perusahaan tersebut sangat signifikan, rinciannya sebagai berikut:

• PT BSJ: 1.030 Ha
• PT KAA: 1.036 Ha
• PT ANI: 106 Ha
• PT AMI: 1.000 Ha
• PT AMID: 1.026 Ha
• PT HJ: (Luas IUP belum dirinci spesifik dalam sumber)

Penyitaan aset dan penggeledahan ini menjadi langkah krusial dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi di sektor strategis sumber daya alam nasional.