BPJPH Jamin Kemudahan Sertifikasi Halal UMK Lewat Sistem SiHalal dan Pendampingan P3H

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya untuk mempermudah proses pengajuan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia. Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, memastikan bahwa prosedur administratif tidak akan mengganggu operasional bisnis para pelaku usaha. Hal ini diwujudkan melalui sistem pengajuan daring yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga pelaku UMK dapat mengurus sertifikat halal tanpa harus melakukan kunjungan fisik ke kantor BPJPH.

Aqil Irham menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan dilakukan secara online menggunakan perangkat ponsel atau laptop melalui platform SiHalal di situs ptsp.halal.go.id. Setelah pengajuan dilakukan, prosesnya akan ditindaklanjuti dengan pendampingan intensif oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Ia juga memberikan peringatan penting agar pelaku usaha mengisi data pengajuan dengan benar dan akurat. Ketelitian dalam input data menjadi faktor krusial agar pengajuan dapat diproses dengan lancar hingga penerbitan sertifikat halal resmi.

Nilai Tambah Ekonomi dan Perlindungan Konsumen

Dalam pemaparannya, Aqil Irham menekankan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan strategi bisnis yang memberikan nilai tambah signifikan. Sertifikat halal berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat daya saing produk di tengah persaingan ekonomi yang ketat. Sebaliknya, pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan ini berisiko kehilangan akses ke segmen pasar yang menjadikan kehalalan sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembelian.

“Sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang pemasaran, dan memperkuat daya saing produk,” ujar Aqil Irham. Ia menambahkan bahwa percepatan sertifikasi memerlukan sinergi dari seluruh elemen terkait. Oleh karena itu, kolaborasi dan pendampingan menjadi kunci agar semakin banyak pelaku UMK yang memahami prosedur serta mampu mengakses layanan sertifikasi halal secara mandiri dan efektif.

Peran DPR dalam Pengawalan Legislasi dan Aspirasi Masyarakat

Dukungan terhadap program ini juga datang dari legislatif. Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan bagian integral dari perlindungan hak konsumen. Ia menekankan pentingnya pemahaman kewajiban sertifikasi bagi pelaku usaha serta pentingnya pendampingan agar ketentuan yang berlaku dapat dipenuhi dengan baik. “Pelaku usaha perlu memahami kewajiban sertifikasi halal dan memperoleh pendampingan agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku,” kata Atalia.

Atalia menambahkan bahwa DPR RI secara aktif mengawal penyelenggaraan jaminan produk halal melalui fungsi legislasi. Program-program pemerintah, termasuk sosialisasi jaminan produk halal, menjadi perhatian utama komisi terkait. Selain itu, DPR juga bertugas menampung aspirasi masyarakat untuk memastikan berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi pelaku usaha dapat disampaikan dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait secara tepat sasaran.