Bareskrim Tetapkan Irjen Slamet Uliandi Tersangka, Belum Ditahan Akibat Post-Stroke

Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) resmi menetapkan Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang menyimpulkan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum oleh mantan Kepala Divisi TIK Polri tersebut. Namun, berbeda dengan tiga tersangka sebelumnya, SU saat ini belum dapat dilakukan penahanan karena alasan kesehatan yang signifikan.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, mengungkapkan dalam konferensi pers di Kantor Divisi Humas Polri pada Kamis (5/11/2026) bahwa kondisi kesehatan tersangka menjadi hambatan utama proses penahanan. Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara besar yang melibatkan empat figur penting di tubuh kepolisian, dengan total jumlah tersangka mencapai empat orang.

Rincian Dugaan Pelanggaran dan Peran Tersangka

Suhermanto menjelaskan kronologi teknis yang mendasari penetapan ini. Tersangka Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH) dan Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN) sebelumnya diketahui wajib meminta izin kepada SU untuk melakukan penyadapan. Pada awal Oktober 2026, ASN tercatat meminta izin untuk menghapus hasil penyadapan kepada SU, dan SU memberikan persetujuan atau approval untuk penghapusan file data tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, peran SU menjadi krusial dalam rantai perintah penghapusan data. Berikut adalah daftar lengkap empat tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini:

• Irjen Pol. Listyo Sigit Prabowo (LSP)
• Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN)
• Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH)
• Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU)

Sebagai latar belakang, SU juga memiliki rekam jejak panjang sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri selama periode 2010-2019 serta menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri, yang memperkuat posisinya dalam pengawasan sistem pemantauan internal.

Status Penahanan dan Respons Institusional

Meski status hukumnya kini setara dengan tiga tersangka lain, SU memiliki status penahanan yang berbeda. Suhermanto menegaskan bahwa penahanan tidak dapat dilakukan karena SU sedang dalam kondisi sakit pasca stroke. "Untuk tersangka SU saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pasca stroke," tegasnya.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya yang telah lebih dulu ditetapkan pada Selasa (3/11/2026) sudah ditahan di rutan Mako Brimob Depok. "Jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak 4 orang, 3 dilakukan penahanan di Mako Brimob," terang Suhermanto. Perbedaan status ini memicu pertanyaan publik mengenai kesetaraan proses hukum bagi para pejabat tinggi, di mana faktor kesehatan menjadi pengecualian sementara dalam penerapan pasal penahanan bagi seorang Jenderal Inspektur Polisi Utama.