Trump Anggap Perang Iran 'Wajib' Meski Republik Tumbang di Pemilu Sela

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa konflik militer dengan Iran tetap menjadi langkah strategis yang "wajib" dilakukan, meskipun Partai Republik mengalami kekalahan telak dalam pemilihan paruh waktu (midterm elections) pekan lalu. Saat ditanya di Gedung Putih pada Rabu, Trump menyatakan tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan serangan militer untuk mencegah Teheran memiliki senjata nuklir. "Soal Iran, kami memang harus melakukannya dan akan terus melanjutkannya," ujar Trump, menegaskan kembali komitmennya terhadap kebijakan keamanan nasional tersebut.

Trump mengakui bahwa perang tersebut berdampak pada ekonomi domestik, khususnya kenaikan harga bahan bakar, sebuah pandangan yang sejalan dengan pernyataan Wakil Presiden JD Vance. Vance sebelumnya menyebut perang Iran sebagai salah satu faktor utama pemicu kekalahan Partai Republik, di mana kemarahan pemilih mendorong mantan pendukung Trump untuk beralih ke Partai Demokrat. Namun, Trump menolak menyalahkan kebijakan militernya secara langsung, melainkan menuding para kandidat Partai Republik yang gagal menginspirasi pemilih dan tidak mampu memancarkan dukungan kuatnya di surat suara.

Dampak Politik dan Pasar Energi

Kekalahan Partai Republik mengubah dinamika politik Washington, di mana Trump kini harus berhadapan dengan Kongres yang dikuasai Partai Demokrat. Perubahan ini diharapkan dapat menekan eskalasi perang, yang tercermin dari pergerakan pasar energi global. Harga minyak mentah berjangka Brent turun 1,03 persen menjadi US$93,65 per barel, sementara WTI anjlok 1,29 persen ke level US$86,98 per barel. Analis Minyak Senior Sparta Commodities, June Goh, menilai pasar sedang menakar ulang langkah pemerintahan AS, dengan peluang besar berakhirnya perang yang bisa memulihkan pasokan minyak dari Timur Tengah.

Di sisi lain, CEO XAnalysts, Mukesh Sahdev, memperingatkan bahwa penurunan harga tidak akan berlangsung lama karena risiko geopolitik tetap tinggi. Anggota Kongres baru dari Partai Demokrat baru akan menjabat pada Januari 2027, sehingga tidak akan ada perubahan kebijakan militer mendadak. Selain itu, persediaan minyak komersial di negara konsumen utama berada di titik terendah dalam 15 tahun terakhir, sebagaimana dilaporkan Badan Informasi Energi AS (EIA), yang menunjukkan kerentanan pasar meskipun pengiriman melalui Selat Hormuz mulai pulih mendekati tingkat pra-perang.