Strategi OpenAI: Memanfaatkan Isu AI untuk Memenangkan Pilpres 2028

Chris Lehane, Direktur Urusan Global OpenAI, menyatakan bahwa pemilihan presiden AS 2028 berpotensi menjadi momen penentu bagi masa depan kecerdasan buatan. Melalui esai terbarunya, Lehane mendesak para politisi untuk merumuskan kebijakan proaktif yang menjawab kekhawatiran publik, alih-alih hanya bersikap reaktif terhadap sentimen anti-AI. Ia mengumpamakan potensi dampak ekonomi AI terhadap AS dengan program New Deal era Presiden Franklin D. Roosevelt, di mana pemerintah federal intervensi pasca-krisis ekonomi untuk melindungi pekerja dan membatasi kekuatan korporat.

Langkah ini datang di tengah kemenangan mengejutkan Partai Demokrat dalam pemilu sela baru-baru ini, di mana pengambilalihan Kongres didorong oleh frustrasi pemilih terhadap biaya hidup. Namun, pergeseran retorika OpenAI ini mendapat kritik tajam dari kalangan akademisi. Kate Brennan, pemimpin kebijakan AI dan kekuatan korporat di AI Now Institute, mencatat bahwa agenda kebijakan OpenAI tahun lalu berfokus pada percepatan pengembangan dan pengurangan hambatan regulasi. Brennan menyebut esai Lehane sebagai hal yang tidak historis karena mencoba menggunakan metafora kekuatan negara untuk kepentingan perusahaan swasta yang memperjuangkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Implikasi Kebijakan dan Prioritas Ekonomi

Lehane menguraikan lima prioritas kebijakan yang mencakup perlindungan pekerja, pendidikan, keselamatan AI, dan pengembangan pusat data. usulannya meliputi insentif pajak untuk karyawan yang mempelajari keterampilan AI, akses modal yang lebih mudah bagi wirausahawan, serta pendekatan baru dalam kepemilikan karyawan dan pembagian keuntungan. Meskipun tampak pro-kesejahteraan, Brennan mengkritik bahwa usulan ini masih berlandaskan pada adopsi massal AI yang belum terbukti memberikan manfaat ekonomi yang terdistribusi. Brennan berpendapat bahwa akan lebih masuk akal jika ada insentif pajak untuk rekrutmen manusia alih-alih otomasi, serta mekanisme untuk mencegah penumpukan kekuatan pasar yang berlebihan oleh segelintir perusahaan.

Dalam isu pusat data, Lehane mengakui kekhawatiran akan lonjakan tagihan listrik, namun memperingatkan bahwa moratorium pembangunan pusat data dapat mengancam keunggulan AS terhadap China. Ia bahkan membandingkan sikap anti-pusat data dengan keputusan otorisasi perang Irak pada tahun 2002, sebuah analogi yang kontroversial. Selain itu, Lehane menekankan pentingnya keselamatan anak dan terintegrasinya AI di ruang kelas, dengan argumen bahwa memblokir AI di sekolah akan menciptakan ketimpangan antara siswa kaya dan komunitas pedesaan.

Kritik Standar Keselamatan dan Kontrol

Lehane menyerukan standar keselamatan AI yang dapat ditegakkan, evaluasi independen, pengawasan publik, serta kemampuan untuk mematikan sistem AI. Namun, klaim ini dinilai tidak jujur oleh Brennan mengingat rekam jejak OpenAI yang konsisten menentang undang-undang keselamatan AI, seperti penentangan mereka terhadap RUU California SB 1047 pada tahun 2024 yang mewajibkan evaluasi risiko katastrofik. Meskipun OpenAI belakangan ini mulai mendukung beberapa undang-undang keselamatan negara bagian, para kritikus menggarisbawahi bahwa perusahaan tersebut belum menerbitkan rencana komprehensif jika model AI lepas dari kendali manusia. Esai ini pada akhirnya memicu pertanyaan mendasar tentang apakah kebijakan yang didorong oleh OpenAI akan benar-benar mendistribusikan ulang kekuatan ekonomi atau justru mengukuhkan dominasi perusahaan teknologi atas masyarakat.