Sinergi Kemensos-KPAI Perketat Pengawasan Sekolah Rakyat: Fokus pada Perlindungan Anak Berasrama
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) resmi menyepakati penguatan sinergi dalam pengawasan penyelenggaraan Sekolah Rakyat , program strategis Presiden Prabowo Subianto .
- Kesepakatan tersebut terjalin dalam pertemuan antara Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) , dan Ketua KPAI, Aris Adi Leksono , di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/11).
- Gus Ipul menyampaikan apresiasi mendalam atas pendampingan KPAI, menegaskan bahwa masukan dan rekomendasi lembaga tersebut krusial agar program berjalan sesuai prinsip perlindungan anak.
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) resmi menyepakati penguatan sinergi dalam pengawasan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, program strategis Presiden Prabowo Subianto. Langkah kolaboratif ini bertujuan memastikan pemenuhan hak serta perlindungan anak berjalan optimal, mengingat Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama yang menuntut perhatian khusus pada aspek pengasuhan. Kesepakatan tersebut terjalin dalam pertemuan antara Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Ketua KPAI, Aris Adi Leksono, di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/11).
Gus Ipul menyampaikan apresiasi mendalam atas pendampingan KPAI, menegaskan bahwa masukan dan rekomendasi lembaga tersebut krusial agar program berjalan sesuai prinsip perlindungan anak. "Kami berterima kasih selama ini KPAI mendampingi kami... Rekomendasi-rekomendasinya tentu kami tindak lanjuti secara bertahap," ujar Gus Ipul. Ia menekankan bahwa karena sifat sekolah berasrama, pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
Rekomendasi Strategis: Safe Child Guarding dan Akreditasi LKSA
KPAI mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis berdasarkan hasil pemantauan, salah satunya adalah penerapan safe child guarding, yakni sistem perlindungan anak yang komprehensif di lingkungan Sekolah Rakyat. Aris Adi Leksono menilai hal ini vital karena peserta didik memiliki latar belakang beragam, sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga rentan terhadap situasi menyimpang yang dapat mengancam tumbuh kembang mereka. Selain itu, KPAI mendorong penguatan kelembagaan agar Sekolah Rakyat memiliki kedudukan jelas dalam sistem pendidikan nasional.
KPAI juga menyoroti kondisi anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), khususnya penyandang disabilitas dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Temuan menunjukkan adanya anak yang menjalani pembelajaran di LKSA namun belum tercatat dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal, berisiko menjadi anak tidak sekolah (ATS). Untuk memitigasi risiko pelanggaran dan kekerasan, Aris mengusulkan langkah tindak lanjut berupa akreditasi LKSA secara masif. "Saya kira ini penting nanti ditindaklanjuti dalam bentuk akreditasi secara masif agar memitigasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap anak di LKSA," papar Aris.
Komitmen Tindak Lanjut dan Fungsi Tripartit Sekolah Rakyat
Gus Ipul menyambut baik masukan tersebut dan menyatakan komitmen penuh Kemensos untuk menindaklanjuti rekomendasi KPAI, terutama dalam pengawasan Sekolah Rakyat dan penguatan layanan rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Fokus utama mencakup pendampingan bagi anak korban konflik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Hasan Chabibie dan jajaran pejabat terkait dari kedua lembaga. Sebagai penutup, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat menjalankan tiga fungsi utama secara beriringan: edukasi, rehabilitasi, dan vokasional. "Ketiga-tiganya ini berjalan beriringan, ketika belum bisa mengikuti edukasi, ya akan direhabilitasi dulu, sampai memungkinkan untuk bisa bergabung bersama-sama teman yang lain," pungkasnya. Kolaborasi ini diharapkan menciptakan standar perlindungan yang lebih ketat dan terintegrasi bagi seluruh siswa Sekolah Rakyat.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Transformasi Digital Dorong Produksi Beras Naik 13%, NTP Tembus Capaian Tertinggi 33 Tahun

PB IDI Desak Penguatan Pengawasan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep untuk Cegah Resistensi

Psikolog Klinis Peringatkan: Keterbatasan AI dalam Menangani Krisis Kesehatan Mental
