PB IDI Desak Penguatan Pengawasan Penjualan Antibiotik Tanpa Resep untuk Cegah Resistensi
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) secara tegas mendorong penguatan pengawasan terhadap penjualan antibiotik tanpa resep dokter .
- Restuti Hidayani Saragih, Sp.PD, K-PTI, FINASIM, M.H.
- (Kes) , Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI, menegaskan bahwa status antibiotik sebagai obat keras telah diatur secara baku dalam regulasi negara.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) secara tegas mendorong penguatan pengawasan terhadap penjualan antibiotik tanpa resep dokter. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk ditegakkan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan, serta organisasi profesi terkait. Dorongan ini muncul di tengah kekhawatiran maraknya akses mandiri masyarakat dalam memperoleh obat keras tersebut di berbagai sarana ritel, yang berpotensi membahayakan kesehatan publik jika tidak dikendalikan secara ketat.
dr. Restuti Hidayani Saragih, Sp.PD, K-PTI, FINASIM, M.H. (Kes), Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI, menegaskan bahwa status antibiotik sebagai obat keras telah diatur secara baku dalam regulasi negara. "Antibiotik adalah obat keras. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi teknis BPOM dan Kemenkes, antibiotik wajib diserahkan hanya dengan resep dokter," ujar Restuti dalam wawancara tertulis dengan ANTARA pada Selasa. Ia menekankan bahwa penyerahan sediaan farmasi ini tidak boleh sembarangan, melainkan harus memenuhi persyaratan resep yang sah serta standar keahlian dan kewenangan tenaga kefarmasian yang kompeten.
Realitas Akses Mandiri dan Konsekuensi Hukum
Restuti mengakui adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan. "Kita harus jujur pada realitas bahwa di masyarakat, akses mandiri membeli antibiotik tanpa resep di berbagai sarana ritel obat atau apotek masih kerap terjadi," kata dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara itu. Praktik ini tidak hanya menyangkut tata kelola kefarmasian, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. PB IDI mengingatkan bahwa pihak yang memperjualbelikan atau menyerahkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keahlian, kewenangan, dan persyaratan resep sah dapat dikenai sanksi tegas, mulai dari sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
Edukasi Publik dan Ancaman Resistensi Antimikroba
Menurut PB IDI, solusi jangka panjang tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada edukasi publik yang masif. Penyampaian informasi mengenai risiko penggunaan antibiotik tanpa pemeriksaan dokter perlu berjalan beriringan dengan pengawasan lapangan yang tegas dan terpadu. "Oleh sebab itu, edukasi publik harus berjalan beriringan dengan pengawasan lapangan yang tegas dan terpadu antara Kemenkes, BPOM, Dinas Kesehatan, dan organisasi profesi terkait," ujar Restuti. Penguatan pengawasan rantai pasok antibiotik menjadi prioritas utama untuk mencegah penggunaan obat yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini sangat penting karena penggunaan antibiotik secara tidak tepat dapat berkontribusi terhadap resistensi antimikroba, yakni kondisi berbahaya ketika bakteri tidak lagi merespons obat yang sebelumnya efektif untuk mengatasi infeksi, sehingga mengancam efektivitas pengobatan di masa depan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Psikolog Klinis Peringatkan: Keterbatasan AI dalam Menangani Krisis Kesehatan Mental

OJK Beberkan Peta Jalan Konsolidasi Asuransi BUMN: Askrindo Dipecah, Jamkrindo Jadi Wadah Penjaminan

Klarifikasi ESDM: Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Potensi Mineral Tak Otomatis Jadi Izin Tambang
