OJK Beberkan Peta Jalan Konsolidasi Asuransi BUMN: Askrindo Dipecah, Jamkrindo Jadi Wadah Penjaminan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap arah strategis konsolidasi perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diorkestrasikan oleh Danantara .
- Langkah ini merupakan respons atas kebutuhan pembedaan yang tegas antara kegiatan usaha asuransi kredit dan penjaminan kredit, guna menciptakan ekosistem perlindungan risiko yang lebih efisien dan terstruktur.
- OJK mendorong agar penjaminan kredit yang berkaitan dengan program pemerintah sepenuhnya ditangani oleh perusahaan penjaminan, bukan perusahaan asuransi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap arah strategis konsolidasi perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diorkestrasikan oleh Danantara. Langkah ini merupakan respons atas kebutuhan pembedaan yang tegas antara kegiatan usaha asuransi kredit dan penjaminan kredit, guna menciptakan ekosistem perlindungan risiko yang lebih efisien dan terstruktur.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan dalam taklimat media di Bali pada Selasa (17/11/2026) bahwa transformasi ini bertujuan untuk memisahkan peran regulatoris dan operasional secara jelas. OJK mendorong agar penjaminan kredit yang berkaitan dengan program pemerintah sepenuhnya ditangani oleh perusahaan penjaminan, bukan perusahaan asuransi.
Restrukturisasi Askrindo dan Peran Jamkrindo
Sebagai bagian dari pembenahan, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) tengah melakukan proses pemisahan bisnis secara fundamental. Bisnis penjaminan kredit milik Askrindo diarahkan untuk disatukan dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) maupun perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida). Sementara itu, kegiatan usaha asuransi yang dipisahkan dari Askrindo berpotensi ditempatkan dalam salah satu grup perusahaan asuransi BUMN, dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) disebut sebagai salah satu kemungkinan tujuan integrasi tersebut.
Adapun pembagian peran yang dicanangkan OJK meliputi:
- Penjaminan kredit untuk program pemerintah ditangani oleh perusahaan penjaminan (Jamkrindo/Jamkrida).
- Perusahaan asuransi kredit tetap memberikan perlindungan risiko pada pembiayaan komersial atau di luar program pemerintah.
- Askrindo mengalami pemecahan bisnis untuk memisahkan fungsi penjaminan dan asuransi murni.
Target Konsolidasi Syariah dan Batas Waktu Spin-off
Untuk segmen syariah, Ogi menegaskan bahwa Danantara perlu menentukan wadah konsolidasi yang spesifik untuk masing-masing lini bisnis. Ini mencakup penggabungan asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, dan perusahaan reasuransi syariah menjadi satu entitas yang kuat dalam grup Danantara. Ogi menekankan urgensi kepatuhan terhadap regulasi, khususnya terkait kewajiban pemisahan unit usaha syariah.
Ketentuan ini merujuk pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023, yang menetapkan batas waktu pemisahan (spin-off) unit syariah paling lambat 31 Desember 2026. Rencana konsolidasi ini sejalan dengan target yang sebelumnya disampaikan oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, yang menargetkan merger perusahaan BUMN di sektor asuransi jiwa, umum, dan kredit, termasuk entitas berbasis syariah, dapat rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi ini diharapkan mampu memperkuat daya saing industri asuransi nasional di tengah dinamika pasar yang terus berubah.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Psikolog Klinis Peringatkan: Keterbatasan AI dalam Menangani Krisis Kesehatan Mental

Klarifikasi ESDM: Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Potensi Mineral Tak Otomatis Jadi Izin Tambang

Mencegah Ketergantungan Anak pada AI: Pentingnya Relasi dan Melek Teknologi Orang Tua
