Pemerintah Gelontorkan Rp10 Miliar untuk Penanganan Karhutla Palangka Raya, 12 Rumah Hangus Ditetapkan Dapat Rehabilitasi

Dinas Sosial Kota Palangka Raya secara resmi menyalurkan bantuan rehabilitasi kepada 12 rumah warga yang hangus terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dengan total alokasi anggaran mencapai Rp180 juta, program pemulihan ini menjadi bagian dari respons negara terhadap dampak bencana lingkungan yang melanda Kalimantan Tengah. Setiap kepala keluarga terdampak menerima dana sebesar Rp15 juta untuk memperbaiki hunian mereka yang rusak, sebuah langkah konkret dalam stabilisasi pascakrisis.

Sekretaris Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Sri Rimbawani, menegaskan bahwa bantuan ini didanai melalui mekanisme Bantuan Presiden (Banpres) yang khusus diperuntukkan bagi perlindungan sosial masyarakat terdampak karhutla. Penyaluran dana ini tidak hanya berfokus pada struktur bangunan, tetapi juga mencakup kebutuhan dasar lainnya untuk memastikan kelangsungan hidup warga selama masa pemulihan berlangsung.

Sebaran Lokasi Terdampak dan Alokasi Anggaran Presisi

Belasan rumah yang hangus tersebut tersebar di enam lokasi strategis di wilayah kota, antara lain Kereng Bangkirai, Jalan Tjilik Riwut, Hiu Putih, Dulin Kandang, Petuk Katimpun, dan Jalan Ir. Soekarno. Selain dana perbaikan rumah, Sri Rimbawani menambahkan bahwa dinas juga menganggarkan dana sebesar Rp29,4 juta khusus untuk pemenuhan kebutuhan pangan di rumah singgah. Penyaluran bantuan pangan ini menyasar 50 orang dengan standar biaya operasional Rp84 ribu per orang yang dikalkulasikan untuk durasi 7 hari.

• Penerima dana rehabilitasi: 12 Kepala Keluarga
• Bantuan per rumah: Rp15.000.000
• Total anggaran rehabilitasi: Rp180.000.000
• Anggaran pangan rumah singgah: Rp29.400.000 (untuk 50 orang)

Optimalisasi Dana Rp10 Miliar dan 16 Sasaran Kegiatan

Menariknya, dana bantuan presiden yang diterima Pemerintah Kota Palangka Raya jauh lebih besar, yakni mencapai Rp10 miliar untuk mendukung penanganan komprehensif karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, menjelaskan bahwa penggunaan dana ratusan miliar tersebut telah disusun berdasarkan pengamatan dan kajian teknis yang ketat. Rencana anggaran ini telah ditinjau ulang (review) oleh Inspektorat untuk menjamin transparansi dan efisiensi penggunaan dana publik.

Hendrikus merinci bahwa total dana Rp10 miliar tersebut akan dialokasikan untuk 16 kegiatan prioritas. Kerangka kerja ini mencakup pemenuhan kebutuhan personel lapangan, pengadaan peralatan pemadaman, operasional teknis, serta penguatan layanan kesehatan bagi warga terdampak. Sinergi antara Dinas Sosial dan BPBD ini menunjukkan bahwa penanganan bencana di Palangka Raya bersifat multidimensi, mulai dari pemulihan fisik hunian hingga penguatan kapasitas respons darurat daerah.