PAN Dorong Polri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo hingga Aktor Intelektual

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR memberikan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, yang mengapresiasi langkah tegas Polri dalam menangani perkara sensitif ini. Sudding menegaskan bahwa pengusutan kasus ini bukan sekadar masalah pelanggaran prosedur teknis, melainkan isu krusial yang menyangkut keamanan negara dan integritas kepemimpinan nasional.

Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Sudding menilai keberanian Polri melakukan pembenahan internal dan menindak anggotanya merupakan sinyal positif bagi reformasi institusi. Ia menekankan bahwa Polri harus menjadi garda terdepan penegakan hukum yang adil, profesional, dan transparan tanpa diskriminasi terhadap siapa pun.

Dimensi Hukum dan Ancaman Keamanan Nasional

Sudding menjelaskan bahwa jika dugaan penyadapan tanpa kewenangan ini terbukti, dampaknya akan sangat serius bagi stabilitas kenegaraan. Tindakan tersebut berpotensi mengancam keamanan komunikasi kenegaraan, kerahasiaan informasi strategis, serta kepentingan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, proses penyidikan harus dilakukan secara objektif dan kredibel, tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa bagi pihak mana pun.

Lebih lanjut, PAN mendorong penyidik untuk mendalami kemungkinan adanya unsur tindak pidana makar berdasarkan Pasal 191 KUHP, khususnya jika ditemukan bukti adanya niat untuk merampas kemerdekaan Presiden atau menghambat jalannya pemerintahan. Pendekatan hukum ini dianggap penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang melibatkan pejabat setinggi Presiden.

Jejak Aktor Intelektual dan Penyalahgunaan Informasi

Salah satu aspek paling krusial yang ditekankan oleh Sudding adalah penelusuran tuntas mengenai aliran data hasil penyadapan. Penyidikan tidak boleh berhenti hanya pada pelaku teknis di lapangan, tetapi harus mengungkap seluruh mata rantai peristiwa, termasuk motif, pengguna informasi, dan aktor intelektual di balik operasi tersebut.

• Menelusuri ke mana hasil penyadapan dialirkan dan siapa penerima informasinya.
• Mengungkap kepentingan apa yang dimanfaatkan dari data tersebut.
• Mengidentifikasi pihak yang memberikan perintah, pembiayaan, atau fasilitas.

PAN menilai pengungkapan jaringan ini vital untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran individual, penyalahgunaan kewenangan, atau bagian dari operasi yang lebih luas dan terorganisasi. Transparansi dalam mengungkap fakta-fakta ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menjaga supremasi hukum di Indonesia.