KPK Dalami Dokumen Jual Beli Lahan Rorotan, Kerugian Negara Capai Rp223 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dokumen jual beli lahan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Rorotan, Jakarta Utara, periode 2019–2020. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pendalaman materi ini dilakukan saat penyidik memeriksa seorang saksi dari pihak swasta berinisial SL pada 4 November 2026. "Saksi SL hadir, dan penyidik mendalami materi terkait penandatanganan dokumen jual beli lahan," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Proses pemeriksaan ini menjadi bagian penting dari upaya mengungkap alur transaksi yang diduga tidak wajar. Namun, proses hukum di hari tersebut tidak berjalan mulus karena dua saksi lainnya, yaitu MS dari pihak swasta dan SS selaku Manajer Umum PT Hotel Batavia Harmony periode 2018–2024, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. "Untuk saksi MS dan SS tidak hadir. Penyidik akan segera menjadwalkan ulang pemeriksaannya," tambah Budi, menegaskan komitmen lembaga antirasuah untuk mengejar seluruh pihak terkait.

Mekanisme Permainan Harga dan Kerugian Finansial

Kasus ini pertama kali diumumkan oleh KPK pada 13 Juni 2024. Dalam perkara tersebut, lembaga antirasuah menduga adanya permainan antara pihak pembeli dan makelar yang menyebabkan terjadinya selisih harga signifikan dalam transaksi pengadaan lahan. Praktik manipulasi ini diduga kuat dilakukan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu di luar kepentingan publik.

Berdasarkan penghitungan sementara, dugaan praktik korupsi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, yakni sekitar Rp223 miliar. Angka ini menjadi fokus utama penyidik dalam menghitung potensi kerugian negara secara komprehensif. Rincian fakta kunci dari kasus ini meliputi:

• Periode pengadaan lahan yang disoroti: 2019–2020.
• Modus operandi: Permainan harga antara pembeli dan makelar.
• Dugaan kerugian negara: Rp223 miliar.
• Posisi saksi: SL (hadir), MS dan SS (tidak hadir).

Implikasi Hukum dan Kaitan dengan Kasus Cakung

Pengungkapan kasus Rorotan ini bukan berdiri sendiri, melainkan merupakan pengembangan penyidikan dari kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cakung, Jakarta Timur. Dalam perkara Cakung sebelumnya, kerugian keuangan negara tercatat mencapai Rp256 miliar. Keterkaitan kedua kasus ini menunjukkan pola sistematis dalam praktik korupsi pengadaan lahan di wilayah perbatasan administrasi Jakarta.

Penyidikan yang terus berlanjut ini menandai keseriusan KPK dalam membongkar jaringan korupsi di sektor pertanahan. Dengan dijadwalkannya ulang pemeriksaan terhadap saksi yang mangkir, publik menantikan transparansi lebih lanjut mengenai siapa saja pihak yang terlibat dalam skema permainan harga lahan bernilai ratusan miliar rupiah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pengadaan aset negara.