KI DKI Jakarta Evaluasi Monev Keterbukaan Informasi Publik: Fokus pada Dampak Nyata, Bukan Sekadar Predikat

Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta secara proaktif mengevaluasi penguatan sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa sistem tersebut tidak hanya menjadi alat ukur kepatuhan administratif, tetapi benar-benar berdampak positif bagi kualitas pelayanan publik di ibu kota. Luqman Hakim Arifin, Wakil Ketua KI DKI Jakarta, menegaskan pada Kamis lalu di Jakarta bahwa penguatan sistem harus dilakukan secara berkelanjutan agar instrumen e-Monev dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini, termasuk kecerdasan buatan, serta kebutuhan masyarakat akan transparansi.

Pendalaman Substansi dan Kualitas Informasi Publik

Kegiatan upgrading yang dilaksanakan di Tavia Riverside, Cisarua, Bogor, melibatkan seluruh sumber daya manusia KI, mulai dari komisioner hingga jajaran sekretariat. Melalui Focus Group Discussion (FGD), narasumber Henri Subagiyo, Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menekankan bahwa keberhasilan Monev tidak boleh diukur semata-mata dari peningkatan jumlah badan publik yang berpredikat Informatif. Menurut Henri, hasil penilaian harus mampu menunjukkan sejauh mana keterbukaan informasi membawa dampak nyata, seperti kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan, berpartisipasi, dan mengawasi kebijakan. Ia juga menyoroti kualitas situs badan publik dari aspek akurasi, kemutakhiran, kelengkapan, dan kemudahan pemahaman informasi.

Beberapa rekomendasi strategis yang diajukan untuk penyempurnaan e-Monev meliputi:

• Penyempurnaan instrumen Self Assessment Questionnaire (SAQ) agar lebih tajam.
• Implementasi uji akses dan penerapan Monev tematik sesuai kebutuhan spesifik masyarakat.
• Pencermatan keselarasan antara hasil Monev dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).
• Tindak lanjut hasil evaluasi melalui rencana aksi terukur dan pembagian tanggung jawab pembinaan.

Langkah Strategis Menuju Evaluasi Berkelanjutan

Untuk memastikan implementasi rekomendasi tersebut, Agus Wijayanto Nugroho, Komisioner KI Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, mendorong agar pengembangan e-Monev ke depan lebih progresif dan memberikan dampak nyata. Seluruh masukan dari narasumber diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi KI dalam merumuskan arah pengembangan sistem. Luqman Hakim Arifin menutup diskusi dengan harapan agar langkah strategis ini dapat memperkuat fungsi pembinaan terhadap badan publik. Dengan demikian, Monev KIP akan berubah dari sekadar penghitung angka dan predikat menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi warga DKI Jakarta.