DSI Siap Tegakkan Standar Ekspor Sawit Lewat Gerbang Tunggal, Kuatkan Kepercayaan Global

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menegaskan kesiapannya untuk menegakkan standar industri dan mempermudah kepatuhan regulasi guna memperkuat kepercayaan dunia terhadap minyak sawit Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh CEO DSI, Luke Mahony, dalam Dialog Khusus di ajang Konferensi Tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RT2026) di Jakarta. Dalam paparannya, Mahony menekankan bahwa DSI akan mengimplementasikan Gerbang Ekspor Tunggal (*Single Export Gate*) yang akan menata ulang lanskap ekspor sawit Indonesia di kancah global. Strategi ini ditujukan untuk memastikan bahwa sistem baru tersebut berjalan selaras dengan prinsip minyak sawit berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kredibilitas pasar internasional.

DSI, yang didirikan pada 2026 oleh Danantara Indonesia selaku badan investasi pemerintah, bertugas mengawasi dan mengelola ekspor komoditas strategis. Tujuan utama keberadaannya adalah menghadirkan transparansi dan kredibilitas pada pasar komoditas Indonesia. DSI akan memanfaatkan data dalam ekosistemnya, yang dipadukan dengan realitas pasar termasuk aspek keberlanjutan, pasokan, harga, dan produksi. Mahony menegaskan bahwa mandat DSI sangat tegas, yaitu memfasilitasi ekspor minyak sawit Indonesia dan bukan menghambatnya, sejalan dengan semangat dialog dengan RSPO yang menempatkan keberlanjutan dan akses pasar sebagai dua sisi mata uang yang harus berjalan beriringan.

Model Perantara dan Rantai Ketertelusuran

Dalam operasionalnya, DSI akan meluncurkan model perantara pada Januari 2027. Melalui model ini, hubungan bisnis antara pembeli dan penjual akan tetap terjaga, sementara DSI berperan vital dalam melindungi kontinuitas ekspor serta menjaga rantai ketertelusuran (*traceability*). Pendekatan ini dianggap krusial untuk menjawab keraguan pasar global terkait asal-usul dan kepatuhan lingkungan dari produk sawit Indonesia. Dengan adanya perantara negara yang terstruktur, DSI diharapkan mampu meminimalisir risiko kepatuhan dan memastikan bahwa standar industri tinggi dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap transaksi ekspor.

Data Kebakaran Hutan: Keberhasilan Konsesi RSPO

Sementara DSI memperkuat sisi regulasi ekspor, RSPO turut menunjukkan komitmennya melalui data faktual terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. CEO RSPO, Joseph D’Cruz, mengungkapkan bahwa data pemantauan satelit dari Nusantara Atlas dan TreeMap untuk periode Januari hingga September 2026 menunjukkan fakta signifikan. Dari total 1,9 juta hektare lahan yang terbakar sepanjang 2026, hanya sekitar 14.500 hektare (setara 0,8 persen) yang terkonfirmasi berada di konsesi bersertifikat RSPO, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri. D’Cruz menyatakan, "Apabila ditemukan indikasi kebakaran yang tidak lazim di konsesi tertentu, kami akan mengidentifikasi dan melakukan investigasi." Ia menambahkan bahwa tidak ditemukan lahan terbakar di area perkebunan petani swadaya bersertifikat RSPO, meskipun beberapa kelompok petani tinggal di wilayah yang terdampak kebakaran. Salah satu konsesi dengan indikasi kebakaran tidak lazim saat ini sudah menjadi subjek pengaduan melalui Sistem Pengaduan RSPO dan sedang dicermati secara saksama.