Batal Impor KRL Bekas, KAI Kewajibkan 23 Rangkaian Baru Milik Industri Nasional

Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, menegaskan pembatalan rencana pengimporan kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Sebagai alternatif, perseroan akan mempercepat pengadaan 23 rangkaian atau trainset baru dalam rentang dua hingga tiga tahun dengan melibatkan industri dalam negeri. Kebijakan ini diumumkan setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (5/11), yang berlangsung selama hampir tiga jam. "Enggak, kita enggak impor (KRL) bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru," tegas Bobby, sekaligus menyatakan komitmen untuk mengutamakan armada terkini bagi kebutuhan masyarakat.

Pernyataan ini menandai perubahan signifikan dari usulan Bobby pada September 2026, saat ia melobi Komisi VI DPR untuk mengimpor bekas Jepang guna menutupi defisit armada di Jabodetabek. Keputusan pembatalan ini diambil di tengah lonjakan penumpang yang mencapai 11,3% pada semester I 2026, dengan volume harian melampaui 1,1 juta orang, sementara kondisi sarana prasarana mulai memprihatinkan.

Kewajiban Kolaborasi Industri Nasional dalam Pengadaan Armada

Dalam skema baru ini, KAI berkomitmen untuk tidak lagi membuka pintu lebar-lebar bagi impor tanpa kerja sama strategis. Sebagian pengadaan akan dialokasikan untuk PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, yang diwajibkan untuk memperkuat kapasitas produksinya. "Luar negeri harus kerja sama sama dalam negeri," ujar Bobby, menegaskan bahwa jika melibatkan produsen asing, mitra tersebut wajib melakukan transfer teknologi atau kerja sama dengan industri lokal.

• Delapan rangkaian diprioritaskan sebagai kebutuhan mendesak atau urgent.
• Tujuh rangkaian dari pesanan INKA telah beroperasi, namun masih terjadi keterlambatan pada sembilan rangkaian lainnya.
• Target penyelesaian pengadaan seluruh 23 trainset baru ditetapkan dalam 2-3 tahun ke depan.

Komitmen ini bertujuan untuk mengatasi masalah structural di mana rata-rata usia kereta yang dioperasikan telah melampaui 41 tahun, menyebabkan 13 trainset harus dipensiunkan atau dikonservasi pada tahun ini.

Impikasi Kebijakan terhadap Stabilitas Operasional Jabodetabek

Pemilihan opsi pengadaan baru ini menjawab kerentanan operasional yang sebelumnya dianggap lebih efisien dengan impor bekas Jepang yang hanya butuh 1-2 bulan dibanding 1-2 tahun untuk kereta baru. Sebelumnya, KAI menilai sistem perkeretaapian Jepang identik dengan Indonesia dari segi rel, lebar jalur, dan listrik aliran atas (LAA), sehingga dianggap cepat solusi. Namun, dengan kebijakan baru, fokus bergeser ke penguatan ekosistem lokal agar kebutuhan 105 trainset pada 2026 dapat terpenuhi secara mandiri dan berkelanjutan.

Langkah ini diharapkan mampu meredam ketegangan logistik akibat kekurangan armada yang signifikan, di mana stok awal tahun hanya tersedia 102 rangkaian. Dengan memastikan ketersediaan sarana baru yang mendukung pertumbuhan mobilitas 1,1 juta penumpang harian, KAI berupaya menjaga stabilitas layanan transportasi publik utama di ibu kota tanpa bergantung pada ketergantungan teknologi asing yang bersifat temporer.