Skandal Listyo Sigit dan Jejak Sejarah: Mengapa Penyadapan Presiden Jadi Ancaman Keamanan Nasional

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Generel Listyo Sigit Prabowo telah mengguncang institusi keamanan Indonesia. Bareskrim Polri kini menetapkan Listyo Sigit, beserta Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka terkait akses ilegal dan penghapusan data elektronik pada periode 2025-2026.

Penyadapan ini diduga melibatkan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi hukum, menyasar tidak hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, jurnalis, dan pengusaha. Insiden ini memicu krisis kepercayaan publik, mengingat pelakunya berasal dari lingkaran tinggi penegak hukum negara.

Konteks Global: Vonjor SBY, Merkel, dan Para Kepala Negara Sekutu

Persoalan ini bukan kasus pertama yang melibatkan pemimpin negara. Pada 2009, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disadap oleh intelijen Australia, kasus yang terungkap lewat bocoran Edward Snowden. Aktivitas ponsel SBY dilacak selama 15 hari, memicu penarikan Duta Besar Indonesia dari Australia dan pembekuan kerja sama militer.

Skandal serupa juga melibatkan Kanselir Jerman Angela Merkel yang disadap NSA AS sejak 2002, serta Presiden Brasil Dilma Rousseff yang membatalkan kunjungan kenegaraan ke Washington sebagai bentuk protes diplomatik. Bahkan, Presiden Prancis seperti François Hollande menjadi target pengawasan NSA, menegaskan bahwa aliansi politik tidak menjamin kerahasiaan komunikasi.

• SBY & Australia: Dugaan sadap 2009 memicu ketegangan diplomatik serius dan peninjauan kerja sama pertahanan.
• Merkel & NSA: Pemantauan berlangsung sejak era oposisi, memicu krisis kepercayaan Jerman-AS.
• Rousseff & Snowden: Penyadapan Petrobras dan komunikasi presiden menjadi pelanggaran kedaulatan Brasil.

Dampak Strategis dan Perlunya Transparansi Institusional

Penyadapan kepala negara menyangkut aspek fundamental negara karena memuat strategi politik, ekonomi, dan pertahanan. Jika jatuh ke pihak tidak berwenang, dampaknya adalah melemahnya posisi negara di kancah internasional. Kasus Prabowo menegaskan urgensi transparansi dalam penanganan isu ini.

Menko Polkam menegaskan ini merupakan momen pembenahan institusi Polri. Keamanan komunikasi pejabat harus dijaga melalui dasar hukum yang jelas dan pengawasan ketat, memastikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara tetap terpelihara di tengah kompleksitas keamanan digital modern.