Bahlil Lahadalia Targetkan Pembangunan Storage Nasional untuk Tampung Cadangan Energi 90 Hari

Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan target strategis pemerintah dalam membangun fasilitas penyimpanan atau storage minyak nasional. Inisiatif ini dirancang untuk menampung cadangan energi yang setara dengan kebutuhan selama 90 hari, sebuah langkah krusial untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia sehingga mendekati standar minimum internasional. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (3/11), menegaskan komitmen negara untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada impor jangka pendek. Sejalan dengan upaya penguatan fundamental ini, Searah Raih Gas Perdana di Lapangan Maha juga menandai kemajuan signifikan dalam diversifikasi pasokan sumber energi domestik.

Menurut Bahlil, standar minimum cadangan energi global secara umum ditetapkan dalam rentang tiga bulan atau 90 hari. "Standar minimum dunia itu kan di tiga bulan, 90 hari. Jadi kita akan mendekati ke sana. Minimal kalau tidak sama, minimal mendekati ke sana," ujarnya. Penyesuaian terhadap standar global ini dinilai penting untuk menciptakan buffer keamanan energi yang mampu mengantisipasi fluktuasi pasokan global maupun gangguan distribusi domestik.

Studi Kelayakan Rampung dan Fokus Seleksi Lokasi Aman

Progres pembangunan infrastruktur ini telah mencapai tahap awal yang signifikan. Bahlil mengonfirmasi bahwa studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut sudah selesai. "EFS-nya sudah selesai. Di akhir tahun ini akan memulai untuk kita mengecek lokasinya dari sisi keamanan, baik dalam konteks gempanya maupun keamanan lokalnya," jelas Bahlil. Meskipun sumber berita mencatat target pemeriksaan lokasi dilakukan di akhir 2026, pernyataan mengenai kesiapan studi kelayakan menandakan bahwa fondasi teknis dan ekonomi proyek telah tertata dengan baik.

Pemerintah menekankan bahwa pemilihan lokasi tidak semata-mata didasarkan pada ketersediaan ruang atau efisiensi biaya, melainkan pada aspek keselamatan yang ketat. Rincian kriteria utama dalam penentuan lokasi fasilitas penyimpanan minyak nasional meliputi:

• Kapasitas penyimpanan yang mampu memenuhi standar cadangan energi 90 hari.
• Analisis risiko gempa bumi untuk memastikan struktur tetap stabil.
• Evaluasi keamanan lokal dan potensi konflik sosial di area sekitar.
• Penghindaran wilayah dengan risiko bencana tinggi guna mencegah ancaman keselamatan publik.

Mitigasi Risiko Bencana sebagai Prioritas Utama

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan pembangunan infrastruktur energi ini tidak menempatkan masyarakat dan lingkungan dalam posisi rentan. "Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan," tegasnya. Pendekatan preventif ini menjadi penanda bahwa kebijakan energi nasional kini mengintegrasikan aspek mitigasi bencana secara holistik, bukan sekadar mengejar volume cadangan. Dengan menempatkan keselamatan di atas segalanya, pemerintah berharap fasilitas penyimpanan ini tidak hanya menjadi instrumen ketahanan energi, tetapi juga simbol transparansi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya strategis negara.