Propam Polri Patsus Kombes Fahrurozi Terkait Dugaan Penipuan Investasi Tambang Emas Rp58,5 Miliar

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri resmi menempatkan khusus (Patsus) Komisaris Besar Polisi Fahrurozi. Langkah tegas ini diambil menyusul laporan dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp58,5 miliar yang melibatkan warga negara asing asal Malaysia. Kasus ini kini menjadi sorotan utama mengingat posisi terlapor sebagai Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa selama menjalani Patsus, Fahrurozi akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik. "Ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal Polri terhadap setiap anggota yang diduga melakukan pelanggaran," ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis pada Jumat (25/9). Ia menegaskan komitmen institusi untuk menjaga integritas dan memastikan tidak ada ruang impunitas bagi anggota yang terbukti melanggar aturan.

Selain proses internal, aspek pidana juga berjalan paralel di bawah penanganan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Pada hari yang sama, pukul 10.00 WIB, Fahrurozi dijadwalkan memberikan keterangan sebagai saksi dalam tahap penyelidikan. Penyidik tengah mendalami laporan dengan memeriksa sejumlah saksi, menganalisis dokumen transaksi, serta melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di wilayah Sulawesi Utara. Proses ini bertujuan membuat terang perkara dan menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah.

Dugaan penipuan bermula dari tawaran investasi pertambangan emas di Sulawesi Utara yang disertai jaminan keamanan operasional dan pengurusan legalitas tambang. Korban berinisial S, melalui kuasa hukumnya Bagas Pangestu Pribadi dari Negeri Sembilan Law Firm, melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri pada Kamis (20/8) dengan nomor register LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI. Dana diserahkan secara bertahap setelah korban meninjau lokasi pada 17-18 Mei 2025. Rinciannya meliputi 1.593.021 USDT setara Rp26 miliar untuk Pit 2 dan Pit 3 pada 22 Mei 2025, lalu Rp13 miliar untuk Pit 5 pada periode 17-19 Juni 2025, serta Rp19,5 miliar untuk Pit 6 pada 2, 4, dan 7 Oktober 2025.

Masalah muncul ketika janji penyelesaian legalitas dalam dua hingga tiga bulan tak kunjung terealisasi. Hal ini memicu kecurigaan bahwa aktivitas tambang tersebut berkaitan dengan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Kuasa hukum pelapor menekankan pentingnya kepastian hukum bagi investor asing. "Tidak ada investor yang meminta jaminan menang. Yang mereka hitung adalah apakah ketika terjadi sesuatu, tersedia tahapan hukum yang jelas dan bisa diikuti," kata Bagas. Ia mengingatkan bahwa pemeriksaan internal hanya menyangkut kedisiplinan anggota, sementara pemulihan kerugian finansial klien harus dituntaskan melalui jalur pidana sesuai Pasal 492 dan atau Pasal 486 KUHP tentang dugaan penipuan dan penggelapan.

Analisis Redaksi

Penempatan khusus terhadap perwira menengah aktif seperti Kombes Fahrurozi mengirimkan sinyal kuat bahwa Propam Polri serius menangani isu integritas, terutama ketika melibatkan kejahatan kerah putih lintas batas. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada sinkronisasi antara sanksi etika dan penegakan hukum pidana. Publik perlu waspada agar proses internal tidak dijadikan alasan untuk memperlambat penyidikan pidana, mengingat nilai kerugian yang sangat besar dan implikasi reputasi Indonesia di mata komunitas bisnis internasional.

Kasus ini menjadi ujian berat bagi iklim investasi di sektor ekstraktif nasional. Ketidakjelasan status legalitas tambang yang dijanjikan tersangka justru membuka celah praktik PETI yang merugikan negara dan merusak kepercayaan pasar. Jika aparat gagal membuktikan adanya niat jahat secara pidana dan hanya berhenti pada pelanggaran disiplin, maka pesan yang tersampaikan kepada calon investor asing adalah ketidakpastian perlindungan hukum. Oleh karena itu, transparansi progres penyelidikan oleh Bareskrim harus terus dikawal publik hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap keluar.