Menteri Imipas Agus Andrianto Ancam Cabut Pembebasan Bersyarat Bechi Jombang

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan kesiapannya mencabut status pembebasan bersyarat Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi jika terbukti melakukan tindakan yang meresahkan korban. Pernyataan keras ini menyusul polemik bebasnya anak Kiai Jombang tersebut, di mana pemerintah kini menyoroti proses pemberian hak-hak warga binaan yang dinilai berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap para santriwati korban pencabulan.

Agus memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Imipas untuk turun tangan memeriksa secara mendalam dokumen-dokumen terkait pembebasan bersyarat Bechi. Investigasi internal ini mencakup penelaahan detail atas setiap remisi, cuti bersyarat, hingga usulan pembebasan bersyarat yang diajukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Kantor Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran publik serta masukan dari Komnas Perempuan dan Kementerian PPPA mengenai urgensi keseimbangan antara hak narapidana dan keselamatan korban.

Dalam keterangannya dikutip detikcom pada Rabu (23/9), Agus menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan terlepas ada atau tidaknya sorotan media terhadap kasus Bechi. Ia menekankan prinsip dasar prosedur pemasyarakatan: ajakan untuk pemberian cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, maupun cuti menjelang bebas selalu berawal dari unit pelaksana tugas di bawah. Oleh karena itu, tim Itjen ditugaskan memverifikasi apakah seluruh rangkaian administrasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi tegas disiapkan bagi pelanggaran selama masa pengawasan. Jika terdapat laporan intimidasi, ancaman, atau perilaku lain yang mengganggu ketenangan keluarga korban, status kebebasan bersyarat Bechi bisa langsung dicabut. "Kalau ada laporan keluarga korban, ada ancaman atau lain-lain yang meresahkan korban atau keluarganya, jangan ragu lapor ke lapas terdekat, saya akan cabut pembebasan bersyarat dia," ujar Agus sambil membuka jalur komunikasi langsung baginya untuk tindak lanjut cepat.

Penting dipahami bahwa pembebasan bersyarat bukanlah akhir dari hukuman pidana. Selama periode ini, terpidana tetap berada dalam kendali Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk menjalani bimbingan dan pengawasan ketat. Kepala Lapas Kelas I Malang, Christo Victor Nixon Toar, sebelumnya menjelaskan bahwa perjalanan hukum Bechi dihitung sejak awal penahanannya pada 8 Juli 2022. Sebelum mendekam di Lapas Kelas I Malang, Bechi sempat berpindah-pindah lokasi tahanan selama proses persidangan dan eksekusi putusan atas kasus pencabulan di Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah, Ploso, Jombang.

Analisis Redaksi

Keputusan Menteri Agus Andrianto untuk melibatkan Itjen bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sinyal politik hukum bahwa negara sedang menguji integritas sistem pemasyarakatan pasca-kasus kontroversial ini. Publik berhak bertanya-tanya mengapa mekanisme pengawasan berlapis—dari Lapas hingga Ditjenpas—gagal mendeteksi potensi risiko sosial sebelum keputusan final keluar. Evaluasi retroaktif terhadap remisi demi remisi menjadi krusial; jika ditemukan celah prosedural, ini bisa menjadi pintu masuk bagi reformasi kebijakan pemberian hak integrasi bagi pelaku kejahatan seksual berat.

Langkah preventif berupa ancaman pencabutan status menunjukkan geseran paradigma dari pendekatan retributif murni menuju akuntabilitas publik. Namun, efektivitas janji ini sangat bergantung pada kecepatan respons birokrasi ketika laporan intimidasi masuk. Tanpa jaminan keamanan fisik dan psikologis bagi korban serta transparansi hasil audit Itjen kepada masyarakat, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia akan terus terkikis. Kasus Bechi kini menjadi barometer seberapa serius negara melindungi kelompok rentan di tengah privilese tertentu yang melekat pada figur publik.