PDIP Tegaskan Bupati Bolmong Utara Sirajudin Lasena Bukan Kader Usai Ditahan KPK

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memastikan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, Sirajudin Lasena bukan kader partai banteng menyusul penahanan pria tersebut oleh KPK akibat terjaring operasi tangkap tangan dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur jalan. Penegasan ini sekaligus memotong spekulasi publik yang terlanjur mengaitkan status kepala daerah tersebut dengan kepengurusan internal partai pengusungnya.

Pernyataan itu disampaikan Andreas setelah melakukan pengecekan langsung kepada Ketua DPD Sulawesi Utara, Olly Dondokambey. "Setelah dicek dan dijelaskan oleh Ketua DPD Sulawesi Utara, Oli Dondokambey, ternyata Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena yang di OTT KPK ini bukan kader PDI Perjuangan," kata Andreas saat dikonfirmasi, Selasa (22/9).

Merujuk penjelasan Olly, Andreas menguraikan bahwa Sirajudin hanya berstatus calon yang pernah diusung bersama oleh PDIP dan PPP pada kontestasi pilkada 2024 lalu. Hubungan politik tersebut murni sebatas dukungan elektoral tanpa ikatan struktural apa pun di dalam tubuh organisasi. "Beliau pernah diusung oleh PDI Perjuangan dan PPP dan terpilih untuk menjadi Bupati Bolang Mangondow Utara, tetapi tidak pernah mempunyai KTA PDI Perjuangan dan tidak pernah juga terlibat dalam kegiatan partai," katanya.

Tanpa kartu tanda anggota yang sah, posisi PDIP menjadi sangat jelas secara hukum organisasi. Andreas menegaskan partai tidak akan ikut campur dalam kasus hukum yang menjerat Sirajudin. Tidak ada rencana pemberian bantuan hukum maupun penjatuhan sanksi disiplin internal. "Beliau tidak punya KTA dan juga tidak pernah terlibat di kegiatan partai. Sehingga partai juga tidak mungkin menjatuhkan sanksi," ujarnya.

Sementara proses hukum terus berjalan, Sirajudin kini telah ditahan selama 20 hari pertama setelah diperiksa secara intensif pascaperistiwa tangkap tangan. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Gedung Merah Putih KPK, ia tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan dengan kedua tangan diborgol sebelum dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada pukul 15.58 WIB. "Saya minta maaf untuk masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Doakan saya fokus pada proses hukum ini," kata Sirajudin saat hendak dimasukkan ke mobil tahanan di Jakarta, Selasa (22/9) petang.

Ruang kosong informasi terkait detail perkara ini akan segera diisi oleh lembaga antirasuah. KPK dijadwalkan menggelar konferensi pers pada sore ini untuk menyampaikan kronologi lengkap Operasi Tangkap Tangan beserta konstruksi utuh perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan yang menyeret nama orang nomor satu di Bolmut tersebut.

Analisis Redaksi

Langkah cepat PDIP menarik jarak dari Sirajudin Lasena merupakan kalkulasi politik yang sangat lazim dilakukan partai besar ketika kepala daerah hasil usungannya tersandung masalah hukum berat. Tanpa kepemilikan Kartu Tanda Anggota, celah bagi partai untuk melepaskan tanggung jawab moral dan institusional menjadi lebar secara hukum organisasi. Pernyataan Andreas Hugo Pareira yang mengutip langsung Olly Dondokambey menunjukkan adanya koordinasi vertikal yang solid antara pengurus pusat dan daerah untuk mengamankan citra partai dari efek domino skandal korupsi infrastruktur.

Fakta bahwa Sirajudin diusung melalui koalisi PDIP dan PPP pada pilkada 2024 memperlihatkan pola transaksional pencalonan kepala daerah yang kerap mengandalkan figur ketimbang kaderisasi ideologis jangka panjang. Ketika figur tersebut jatuh, mesin partai dengan mudah memutus hubungan karena memang tidak ada jejak administratif keanggotaan yang mengikat. Publik perlu mencermati apakah pola dukungan tanpa kaderisasi semacam ini akan dievaluasi oleh partai-partai politik menjelang siklus pemilihan kepala daerah berikutnya.

Konferensi pers KPK yang dijadwalkan sore ini akan menjadi penentu arah pemberitaan selanjutnya. Konstruksi perkara dan nilai suap atau kerugian negara yang diumumkan akan memperlihatkan seberapa masif praktik rasuah di sektor infrastruktur jalan di Bolmut. Jika melibatkan pihak ketiga seperti kontraktor atau pejabat dinas terkait, bukan tidak mungkin penahanan 20 hari pertama ini hanyalah pembuka dari rangkaian penetapan tersangka baru yang lebih luas.