KPK Tahan Bupati Bolmong Utara Sirajudin Lasena Pasca-OTT Kasus Pemerasan Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara, Sirajudin Lasena, setelah memeriksa secara intensif pascaperistiwa tangkap tangan terkait dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut. Penahanan selama 20 hari pertama ini menandai babak baru penanganan perkara yang menyeret total 14 orang dari Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Sirajudin tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan dengan kedua tangan diborgol saat dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada pukul 15.58 WIB. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Gedung Merah Putih KPK, bupati tersebut sempat melontarkan pernyataan singkat sebelum masuk ke mobil tahanan. "Saya minta maaf untuk masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Doakan saya fokus pada proses hukum ini," kata Sirajudin pada Selasa (22/9) petang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa kasus ini berpusat pada dugaan penerimaan oleh sejumlah penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkaitan erat dengan proyek di wilayah tersebut. Modus yang diusut mengarah langsung pada praktik pemerasan yang melibatkan birokrasi setempat.

Skala operasi senyap ini tergolong masif. Selain Sirajudin, tim penindakan turut mengamankan seorang kepala dinas, aparatur sipil negara (ASN) lain, serta pihak-pihak swasta. "Untuk proyeknya di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR," ujar Budi di kantornya, Senin (21/9). Barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah juga berhasil disita langsung di lokasi penangkapan.

Ratusan juta rupiah yang diamankan menjadi indikasi awal aliran dana yang membebani anggaran daerah. Publik Bolmut kini menghadapi kenyataan pahit: dana yang seharusnya mengaspal jalan mereka justru diduga mengalir ke kantong pribadi para pejabat. Rencana konferensi pers yang dijadwalkan sore ini diharapkan membongkar konstruksi lengkap perkara agar masyarakat mengetahui persis siapa saja yang bermain di balik proyek infrastruktur vital tersebut.

Analisis Redaksi

Penangkapan 14 orang sekaligus dalam satu operasi menunjukkan bahwa dugaan korupsi di Bolmut bukan aksi tunggal, melainkan jaringan terstruktur. Keterlibatan bupati, kepala dinas, ASN, hingga pihak swasta membuktikan rantai komando pemerasan berjalan rapi dari level pengambil kebijakan tertinggi sampai ke pelaksana teknis dan kontraktor. Proyek infrastruktur jalan di Dinas PUPR memang selalu menjadi sektor basah karena nilai anggarannya besar dan celah mark-up relatif mudah disembunyikan di balik volume pekerjaan fisik.

Uang tunai ratusan juta rupiah yang disita di tempat merupakan bukti permulaan yang kuat. Angka ini kemungkinan hanya puncak gunung es. Dalam pengalaman dua dekade meliput kasus rasuah daerah, barang bukti uang tunai yang tertangkap basah jarang mewakili total kerugian negara yang sesungguhnya. Audit investigatif terhadap seluruh proyek Dinas PUPR Bolmut selama kepemimpinan Sirajudin mutlak diperlukan untuk menghitung kerugian riil yang diderita keuangan daerah.

Langkah selanjutnya yang logis adalah penyidikan mendalam terhadap rekening-rekening milik para tersangka dan afiliasinya. KPK perlu segera memetakan apakah pola pemerasan serupa terjadi pada proyek-proyek di luar Dinas PUPR. Bagi masyarakat Bolaang Mongondow Utara, penahanan ini harus menjadi momentum menuntut transparansi penuh atas setiap rupiah anggaran yang selama ini diklaim habis untuk pembangunan daerah mereka.