Malaysia Teguh Hormati Putusan ICJ: Komitmen Hukum Internasional demi Keadilan Rohingya
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kuala Lumpur resmi menyatakan penghormatan penuh terhadap putusan sejarah Mahkamah Internasional (ICJ) yang menetapkan bahwa Myanmar bertanggung jawab atas tindak genosida terhadap etnis Rohingya.
- Pernyataan ini dirilis pada Minggu di ibu kota Malaysia, menandai sikap diplomasi yang konsisten dengan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.
- Respons ini muncul setelah ICJ pada Kamis (19/11) mengeluarkan vonis bersejarah yang menyatakan Myanmar terbukti melakukan kejahatan genosida dalam operasi militer di negara bagian Rakhine pada tahun 2017.
Kuala Lumpur resmi menyatakan penghormatan penuh terhadap putusan sejarah Mahkamah Internasional (ICJ) yang menetapkan bahwa Myanmar bertanggung jawab atas tindak genosida terhadap etnis Rohingya. Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia atau Wisma Putra, pemerintah menegaskan kembali komitmen tegas untuk menjunjung tinggi supremasi hukum internasional, sejalan dengan tanggung jawabnya sebagai Negara Pihak pada Konvensi Genosida. Pernyataan ini dirilis pada Minggu di ibu kota Malaysia, menandai sikap diplomasi yang konsisten dengan perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.
Respons ini muncul setelah ICJ pada Kamis (19/11) mengeluarkan vonis bersejarah yang menyatakan Myanmar terbukti melakukan kejahatan genosida dalam operasi militer di negara bagian Rakhine pada tahun 2017. Ini merupakan pertama kalinya badan kehakiman tertinggi PBB menetapkan satu negara bertanggung jawab secara langsung atas kejahatan genosida. Putusan dalam kasus yang diajukan oleh Gambia pada 2019 itu dihasilkan dengan suara mayoritas sembilan hakim setuju dan enam hakim tidak setuju, sebuah konsensus hukum yang menjadi landasan moral dan yuridis global.
Komitmen Konkret dan Koordinasi Multilateral
Wisma Putra menekankan bahwa temuan ICJ sejalan dengan posisi Malaysia dalam melindungi hak-hak warga negara yang rentan. Malaysia menyatakan tidak akan berhenti di penghormatan formal, melainkan akan terus mengupayakan penyelesaian komprehensif dan berkelanjutan atas krisis yang telah berkepanjangan ini. Langkah konkret meliputi pelibatan aktif seluruh pihak terkait untuk meringankan penderitaan warga Rohingya yang kini berlindung di wilayah Malaysia. Selain itu, Kuala Lumpur berkomitmen untuk memperluas koordinasi dengan pemangku kepentingan global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan ASEAN, guna membahas implikasi hukum dan kemanusiaan dari putusan tersebut.
Implikasi Hukum dan Penegasan Posisi Ketua Hakim ICJ
Putusan ini diperkuat oleh penjelasan langsung dari Hakim Ketua ICJ, Yuji Iwasawa, yang menegaskan bahwa tindakan Myanmar di Rakhine melanggar kewajiban hukum menurut Konvensi Genosida. Penegasan ini memberikan bobot hukum yang sangat berat, mengubah narasi dari sekadar konflik internal menjadi kejahatan universal. Bagi komunitas internasional, ini menjadi preseden penting dalam penerapan hukum pidana internasional terhadap negara berdaulat. Bagi Malaysia, sikap hormat dan koordinasi dengan badan-badan multilateral ini bukan hanya soal diplomasi, melainkan bentuk tanggung jawab kolektif untuk memastikan keadilan bagi etnis Rohingya yang telah lama mencari perlindungan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Berlin dan Wina Usul Akuisisi Lokal TikTok di Eropa dengan Dana 25 Miliar Euro

Tiga Remaja Bersajam Ditangkap Brimob di Kramat Jati, Diduga Libat Tawuran

Kapolri Suyudi Ario Seto Rombak Jajaran Polda Metro: Mutasi Besar-besaran Kapolres hingga Dirresnarkoba
