KI DKI Jakarta Siapkan Revolusi Penilaian Keterbukaan Informasi Berbasis AI di 2027
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Aang Muhdi Gozali , Ketua Bidang Kelembagaan sekaligus Tim Penilai KI DKI Jakarta, menegaskan bahwa pendekatan konvensional berbasis kelengkapan dokumen saja tidak lagi memadai.
- "Tahun depan akan dilaksanakan uji Penta Helix.
- Tentunya kualitas informasi, baik secara daring maupun luring, harus ditingkatkan pada 2027," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta.
Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta merancang lompatan strategis dalam pengawasan badan publik dengan menyiapkan pengujian akses dan penilaian keterbukaan informasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dijadwalkan mulai diterapkan pada tahun 2027. Inisiatif ini ditandai dengan implementasi skema Penta Helix yang melibatkan pihak ketiga, termasuk akademisi dan mahasiswa, untuk memastikan objektivitas serta kedalaman evaluasi terhadap layanan informasi publik di wilayah ibu kota.
Aang Muhdi Gozali, Ketua Bidang Kelembagaan sekaligus Tim Penilai KI DKI Jakarta, menegaskan bahwa pendekatan konvensional berbasis kelengkapan dokumen saja tidak lagi memadai. "Tahun depan akan dilaksanakan uji Penta Helix. Tentunya kualitas informasi, baik secara daring maupun luring, harus ditingkatkan pada 2027," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta. Aang menekankan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana, serta inovasi yang dipaparkan oleh badan publik, belum cukup untuk menggambarkan kualitas nyata keterbukaan informasi yang dirasakan masyarakat.
Uji Akses Mendalam: Mengukur Kompetensi SDM dan Responsivitas Petugas
Dalam kerangka uji akses yang baru nanti, fokus evaluasi akan bergeser dari sekadar ada atau tidaknya data ke aspek kesiapan layanan. Poin-poin utama yang akan diukur meliputi:
- Competensi sumber daya manusia di tubuh badan publik;
- Ketersediaan panduan pelayanan dan alat peraga informasi;
- Kecepatan serta ketepatan petugas dalam merespons permohonan informasi.
"Melalui uji akses, kami ingin melihat sejauh mana layanan informasi sudah berjalan dengan baik. Hasilnya juga dapat menjadi bahan pertimbangan ketika terjadi sengketa informasi di KI," tambah Aang. Pendekatan ini memastikan bahwa penilaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menguji kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi secara langsung.
Integrasi Teknologi dan Kualitas Informasi sebagai Indikator Baru
Selain uji akses fisik dan daring, KI DKI Jakarta akan mengembangkan sistem penilaian kualitas informasi berbasis aplikasi. Aspek seperti aktualitas, akurasi, dan kebaruan informasi akan dikawal ketat melalui analisis terhadap situs web resmi dan media sosial badan publik. Aang menambahkan, penilaian juga akan mencakup terobosan fitur situs web serta ulasan berbasis AI untuk memvalidasi informasi yang disampaikan. Agus Wijayanto Nugroho, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, menyoroti pentingnya integrasi kanal digital dan optimalisasi media sosial untuk mempublikasikan kinerja. Tim penilai menegaskan bahwa kemudahan akses, kualitas informasi, serta kecepatan pelayanan menjadi indikator krusial dalam pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

7 Pilihan Makanan Anti-Lembut untuk Meredakan Gejala Sakit Tenggorokan

Dampak Negatif Pola Makan: 7 Makanan dan Minuman Pemicu Penuaan Dini Kulit yang Perlu Diwaspadai

Sanksi Berat dari KKEP: Dua Irjen Tersangka Kasus Dugaan Makar Dicopot dan Pensiunkan Jabatan di Polri
