Sanksi Berat dari KKEP: Dua Irjen Tersangka Kasus Dugaan Makar Dicopot dan Pensiunkan Jabatan di Polri
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso resmi dicopot dari jabatannya di internal Polri terkait kasus dugaan makar yang menyeret nama Presiden terpilih serta tokoh-tokoh negara lainnya.
- Keputusan tegas ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026, yang menandai eskalasi serius dalam penanganan hukum di tubuh institusi kepolisian.
- Kasus ini tidak hanya berdimensi etik, tetapi juga menyentuh ranah pidana dengan tersangka utama yang saat ini menjadi fokus pemeriksaan intensif oleh Bareskrim.
Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso resmi dicopot dari jabatannya di internal Polri terkait kasus dugaan makar yang menyeret nama Presiden terpilih serta tokoh-tokoh negara lainnya. Keputusan tegas ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026, yang menandai eskalasi serius dalam penanganan hukum di tubuh institusi kepolisian. Kasus ini tidak hanya berdimensi etik, tetapi juga menyentuh ranah pidana dengan tersangka utama yang saat ini menjadi fokus pemeriksaan intensif oleh Bareskrim.
Mutasi dan pencopotan ini merupakan konsekuensi logis dari hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang berjalan ketat. Irjen Eko Hadi Santoso sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat, sementara Irjen Ahrie Sonta memegang posisi strategis sebagai Kepala Divisi Hukum Polri. Keduanya kini dimutasi menjadi Perwira Tinggi Yanma Polri, yang secara efektif menandai akhir karier mereka di pucuk komando atau fungsional tertentu. Posisi Ahrie Sonta segera digantikan oleh Iksantyo Bagus Pramono guna menjaga kontinuitas operasional Divisi Hukum.
Proses Sidang Etik yang Menentukan Nasib
Proses administratif terhadap kedua irjen tersebut dilakukan setelah KKEP Polri menggelar sidang maraton selama 9 jam yang dipimpin oleh Majelis Hakim. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan telah dijatuhkan, khususnya terhadap Eko Hadi Santoso yang terbukti melakukan pelanggaran berat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Dalam sidang tersebut, majelis mendengarkan keterangan dari 9 orang saksi, termasuk saksi meringankan, untuk memastikan objektivitas keputusan sebelum akhirnya keduanya dikeluarkan dari struktur jabatan aktif mereka.
Impikasi Hukum dan Pengembang Kasus Makar
Di balik dinamika internal Polri, kasus dugaan makar ini memiliki kompleksitas hukum yang tinggi karena melibatkan perpaduan antara sanksi etik dan pidana. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa beberapa tersangka dalam kasus tindak pidana penyadapan ilegal kini berstatus saksi dalam pengembangan kasus makar. Mereka, termasuk eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan eks Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi, akan diperiksa untuk menguak jaringan yang diduga mengancam stabilitas negara. Langkah rotasi dan pemecatan ini dinilai sebagai bentuk pembersihan institusi untuk menjaga integritas proses hukum yang sedang berlangsung.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BP Batam Rekam Lonjakan Arus Penumpang Pelabuhan 8 Persen, Capai 7,5 Juta Orang per Kuartal III 2026

Dapat dari UNICEF dan AAP: 5 Strategi Efektif Mendampingi Anak di Era Digital

7 Pilihan Makanan Anti-Lembut untuk Meredakan Gejala Sakit Tenggorokan
