Wabup Malinau Targetkan Kenaikan UMK 2027 di Angka 5 Persen dengan Pertimbangan Keseimbangan Investor
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Jakaria , Wakil Bupati Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), menegaskan harapannya agar penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Malinau Tahun 2027 berjalan berkeadilan.
- Pernyataan ini disampaikannya usai membuka Rapat Pleno Penetapan UMK dan UMSK Malinau Tahun 2027 di Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau, pada Jumat (20/11/2026).
- Wakil bupati tersebut menjelaskan bahwa pembahasan dalam rapat pleno harus mencakup berbagai aspek fundamental, terutama fluktuasi harga dan kondisi perekonomian daerah.
Jakaria, Wakil Bupati Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), menegaskan harapannya agar penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Malinau Tahun 2027 berjalan berkeadilan. Pernyataan ini disampaikannya usai membuka Rapat Pleno Penetapan UMK dan UMSK Malinau Tahun 2027 di Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau, pada Jumat (20/11/2026). Jakaria menekankan pentingnya kenaikan upah yang bertahap dengan tetap mempertimbangkan kondisi inflasi serta daya tahan dunia usaha, sehingga kesejahteraan pekerja meningkat tanpa membebani para pengusaha maupun investor secara berlebihan.
Wakil bupati tersebut menjelaskan bahwa pembahasan dalam rapat pleno harus mencakup berbagai aspek fundamental, terutama fluktuasi harga dan kondisi perekonomian daerah. Penyesuaian upah minimum harus dilakukan secara seimbang agar tidak mengganggu iklim investasi yang sedang berkembang di Kabupaten Malinau. Jakaria menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau secara tegas menginginkan adanya kenaikan upah pada Tahun 2027, namun besarannya harus melalui perhitungan yang matang.
Proyeksi Kenaikan 5 Persen dan Dampaknya terhadap Kebutuhan Hidup
Jakaria memberikan indikasi angka kenaikan yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah, yaitu sekitar 5 persen. "Insya Allah ada kenaikan. Tidak terlalu signifikan, mungkin saya berharap sekitar 5 persen. Karena harga barang juga sekarang terus meningkat dan kebutuhan hidup semakin berkembang," kata Jakaria. Angka ini dipilih untuk mengimbangi laju inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat. Jakaria juga menyerukan agar pihak pengusaha dan organisasi pengusaha di Malinau dapat memahami kondisi ini, sehingga kebijakan kenaikan upah dapat diterima secara inklusif oleh seluruh pihak terkait. Peningkatan upah dilihat sebagai bentuk perhatian nyata terhadap kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.
Acuan Angka Resmi Upah Minimum Provinsi Kaltara 2027
Penetapan UMK dan UMSK kabupaten mengacu pada keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang telah ditetapkan sehari sebelumnya, pada Kamis (19/11/2026). Pemprov Kaltara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kaltara Tahun 2027. Rincian angka resmi tersebut adalah:
- UMP Kaltara Tahun 2027 sebesar Rp4.027.901.
- UMSP untuk sektor pertanian kelapa sawit sebesar Rp4.053.065.
- UMSP untuk sektor pertambangan batu bara sebesar Rp4.061.619.
- UMSP untuk sektor minyak, bumi, dan gas alam sebesar Rp4.070.174.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KPAI Dorong Revisi UU Pemilu: Batas Usia Pemilih Naik jadi 18 Tahun, Hapus Syarat Perkawinan

Penolakan Kuat Soesalit Djojoadhiningrat: Menolak Privilese Bupati demi Integritas Militer

Imigrasi Cilegon Deportasi 17 WNA China: Kerja Proyek Pakai Visa Kunjungan
