KPAI Dorong Revisi UU Pemilu: Batas Usia Pemilih Naik jadi 18 Tahun, Hapus Syarat Perkawinan
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara tegas mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk).
- Usulan utamanya adalah menaikkan batas usia pemilih pemula menjadi 18 tahun dan menghapus status perkawinan sebagai syarat kelayakan memilih, demi mencegah eksploitasi politik anak di bawah umur.
- Anggota KPAI, Sylvana Apituley , menyatakan bahwa integrasi norma perlindungan anak ke dalam regulasi tersebut krusial karena keduanya masih berada dalam agenda pembahasan revisi di Komisi II DPR RI .
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara tegas mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Usulan utamanya adalah menaikkan batas usia pemilih pemula menjadi 18 tahun dan menghapus status perkawinan sebagai syarat kelayakan memilih, demi mencegah eksploitasi politik anak di bawah umur.
Anggota KPAI, Sylvana Apituley, menyatakan bahwa integrasi norma perlindungan anak ke dalam regulasi tersebut krusial karena keduanya masih berada dalam agenda pembahasan revisi di Komisi II DPR RI. Penyesuaian ini dinilai vital untuk memastikan bahwa anak tidak lagi menjadi komoditas suara atau alat mobilisasi kepentingan politik orang dewasa, sejalan dengan peringatan Hari Anak Sedunia.
Revisi Regulasi untuk Tutup Celah Eksploitasi Politik
Menurut Sylvana, ketentuan yang berlaku saat ini dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu dan UU Adminduk masih menetapkan usia 17 tahun sebagai batas minimal pemilih dan kewajiban memiliki KTP elektronik. Yang lebih problematis, aturan tersebut masih membuka celah bagi anak yang 'sudah atau pernah menikah' untuk menjadi pemilih tanpa memandang usia. KPAI merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak yang secara global mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun.
Data Peringatan: 19 Kasus Pelibatan Anak dalam Pemilu 2024
KPAI mencatat bahwa eksploitasi anak dalam politik bukanlah fenomena baru, melainkan berulang dalam berbagai momentum, mulai dari Pilkada hingga pemilu nasional. Sylvana menilai langkah revisi ini merupakan 'perlindungan dari hulu' untuk menjamin anak bebas dari mobilisasi politik. Fakta di lapangan menunjukkan betapa seriusnya isu ini melalui data berikut:
- KPAI mengidentifikasi 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik, termasuk mobilisasi kampanye, penunjukan anak sebagai bintang iklan atau juru bicara calon, serta sasaran politik uang.
- Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain.
- Bawaslu turut mencatat 82 temuan terkait pelibatan anak dalam kegiatan kampanye.
Konsistensi pola pelanggaran ini dinilai semakin membahayakan hak hidup anak. Oleh karena itu, penyelarasan batas usia menjadi 18 tahun menjadi solusi mutlak untuk memutus rantai eksploitasi politik terhadap generasi muda di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Penolakan Kuat Soesalit Djojoadhiningrat: Menolak Privilese Bupati demi Integritas Militer

Imigrasi Cilegon Deportasi 17 WNA China: Kerja Proyek Pakai Visa Kunjungan

Ekonomi Jawa Tengah Tembus Rp542 T di Kuartal III-2026, Sektor Hotel Melesat 14% Dorong Lompatan Investasi
